HUT ke-22 Apeksi, Petugas Kebersihan di Bandar Lampung Unjuk Rasa Tuntut Gaji yang Belum Dibayar

SuaraLampung.id - Puluhan petugas kebersihan Kota Bandar Lampung yang tergabung dalam Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung (P2KBL) bersama mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran Lungsir dekat kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (27/5/2022).

Aksi para petugas kebersihan Kota Bandar Lampung digelar di tengah acara HUT ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diadakan di Bandar Lampung. 

Dalam aksinya, para petugas kebersihan ini menyampaikan aspirasi terkait pembayaran gaji petugas kebersihan yang baru dibayar 1 bulan.

"Hari ini kita tau, pemerintah kota sedang melakukan APEKSI, kita hadir di sini untuk menyuarakan terkait gaji petugas kebersihan," ungkap salah satu koordinator aksi, Jumat (25/5/2022) dikutip dari Saibumi.com--jaringan Suara.com.

Baca Juga: Bima Arya Dorong Wali Kota se-Indonesia Buat Kebijakan Penggunaan Produk Lokal

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa, hal ini sangat menyengsarakan para pekerja kebersihan.

"Di tengah perayaan besar masih terdapat pekerja yang kesusahan. Kami harapkan masalah ini tidak terus berlarut-larut. Lihatlah para pekerja kebersihan yang rela bekerja dibawah terik matahari. Namun, gaji belum diselesaikan," jelasnya.

Pantauan di lokasi sekira pukul 11.00 Wib, puluhan massa yang berunjuk rasa menuntut keadilan itu berpindah ke DPRD Kota Bandar Lampung untuk menyampaikan aspirasinya.

Juru Bicara Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung (P2KBL) Arfhan ABP menjelaskan, setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan dalam aksi yang dilakukan pada hari ini.

"Yang pertama kami minta dibayarkan gaji yang tertunggak, jadi masih ada 1 bulan lagi gaji yang belum dibayarkan. Yang kedua kami juga meminta untuk transparansi terkait dengan sarana dan prasarana," ungkapnya saat diwawancarai, Jumat (27/5/2022).

Baca Juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo: Mal Pelayanan Publik di Bandar Lampung Dapat Mempercepat Proses Perizinan

Lebih lanjut ia mencontohkan, menurutnya berdasarkan sumber yang tidak bisa disebutkan, terkait baju seragam para pekerja diharuskan menebus sebesar Rp. 200ribu.