Gelar Unjuk Rasa Rabu, Aliansi Lampung Memanggil tak Angkat Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

SuaraLampung.id - Aliansi Lampung Memanggil akan menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung pada Rabu (13/4/2022). 

Dalam unjuk rasa itu, Aliansi Lampung Memanggil tidak akan mengangkat isu mengenai penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.  

Koordinator Lapangan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha mengatakan, pihaknya berunjuk rasa mengangkat isu mengenai permasalahan ekonomi masyarakat. 

"Jadi kami memang tidak memasukkan isu penundaan Pemilu ataupun tiga periode tapi khusus ke masalah perekonomian," kata Tommy Pasha, Senin (11/4/2022).

Baca Juga: Anggotanya Evakuasi Ade Armando dari Pengeroyakan, Kapolda Metro Jaya: Ada Enam Anggota Kami yang Terluka

Ia menyampaikan bahwa aksi yang akan digelar di halaman Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung tersebut akan mengumpulkan massa kurang lebih 1.000 orang.

"Tadi surat pemberitahuan yang kamu berikan ke pihak kepolisian estimasi massa aksi sekitar 1.000 orang gabungan dari BEM  seluruh Lampung dan organisasi lainnya di provinsi ini," kata dia.

Ia pun mengatakan bahwa akan ada delapan poin tuntutan dari aliansi ini salah satunya perekonomian yang mana setelah dua tahun dihantam badai COVID-19, harga-harga malah mengalami kenaikan  khususnya minyak makan dan bahan bakar sehingga membuat masyarakat yang ekonomi belum pulih semakin sulit.

"Maka dari kami berharap pada aksi nanti semua tuntutan dapat direalisasikan oleh eksekutif maupun legislatif," kata dia.

Adapun poin isu yang akan disampaikan oleh Aliansi Lampung Memanggil yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, mewujudkan reforma agraria sejati, mencabut Undang-undang Cipta Kerja.

Baca Juga: Brimob Meninggal Dunia Saat Amankan Unjuk Rasa 11 April di Kota Kendari, Begini Kronologinya

Kemudian, mempermudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, mengesahkan RUU TKKS dan menghentikan kriminalisasi dan Represifitas Terhadap gerakan Rakyat. (ANTARA)