Ditegur Presiden Jokowi Gunakan Barang Impor, Tanggapan Polri tak Beri Penjelasan Rinci

SuaraLampung.id - Polri menanggapi teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai adanya lembaga pemerintah yang masih membeli barang impor. 

Polri menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri guna pengadaan barang kebutuhan institusi tersebut.

"Kalau Polri, pengadaan berdasarkan kebijakan pemerintah," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/3/2022) malam.

Hal ini disampaikan Dedi menanggapi teguran Presiden Joko Widodo terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih lebih memilih membeli barang-barang impor.

Baca Juga: 4 Momen Jokowi Gregetan dan Marah Besar ke Menteri Selama Jadi Presiden

Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penggunaan barang impor di institusi tersebut. Namun ia memastikan Korps Bhayangkara akan memedomani arahan Presiden Joko Widodo.

"Polri memedomani arahan Bapak Presiden," kata Dedi.

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Refly Harun: Jangan-jangan Disabotase...

E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Presiden Jokowi heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor.

Produk-produk impor tersebut, antara lain "closed circuit television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang ada, tapi beli impor," ungkap Presiden. (ANTARA)