SuaraLampung.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Way Kanan PT Way Kanan Makmur berhenti beroperasi sejak tahun 2021 lalu.
Sekdakab Way Kanan yang juga Komisaris PT Way Kanan Makmur Saipul menerangkan, pemberhentian pengoperasian karena perusahaan mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya bersama sejumlah pihak ketiga sebagai mitra.
“BUMD sementara ini, kita off-kan. Bahkan, sejak tahun 2021 sudah tidak beroperasi lagi,” kata Saipul, Kamis (10/3/2022) dikutip dari ANTARA.
Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan audit terhadap PT Way Kanan Makmur. Dan ditemukan, adanya hutang dari pihak ketiga selaku Mitra PT Way Kanan Makmur.
“Auditnya sudah selesai, sejak tahun 2021. Hasilnya, ada hutang-hutang pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp300 jutaan. Sudah kita perintahkan juga kepada Direktur untuk menagihnya, tapi sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.
Saipul mengungkapkan, dari hasil audit juga ditemukan selisih keuangan mencapai Rp600 jutaan dari total anggaran yang diberikan oleh Pemda kepada PT Way Kanan Makmur pada tahun 2020 lalu.
“Maka kita setop, karena nggak jalan. Dari pada kita gajih mereka, tapi nggak ada kegiatan mending dihentikan,” ungkapnya.
Saipul menjelaskan, saat ini pihaknya juga belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika belum ada penyelesaian atau kejelasan dari yang bersangkutan.
“Kita belum mau RUPS, kalau itu belum dilaporkan dulu kejelasannya. Minimal pihak ketiga, tempat kita kerjasama itu harus ada jaminan atau anggunan apakah itu sertifikat atau lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini masih kita lakukan upaya, dan menunggu laporan dari direkturnya,” jelasnya.
Baca Juga: Cueki Teriakan Pelaku saat Kendarai Motor, Pemuda di Way Kanan Dianiaya
Diketahui, Pemkab Way Kanan tahun 2020 menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp1,6 miliar supaya BUMD Way Kanan dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan.
Adapun salah satu usaha yang di jalankan yaitu, bidang Peternakan. Namun, faktanya BUMD Way Kanan melaporkan selalu rugi dalam menjalankan usahanya.
“Untuk total anggarannya saya lupa, apakah Rp1,6 atau Rp1,5 miliar. Tapi anggaran itu, sudah mencakup semuanya baik itu untuk modal usaha, gajih maupun untuk biaya operasionalnya,” bebernya.
“Dan untuk pembayaran gaji, terakhir mereka (direktur dan jajarannya) menerima tahun 2021. Setelah itu, kita setop. Bahkan, waktu itu gaji saya selaku Komisaris tidak pernah diambil, karena untuk membantu mereka supaya dapat berjalan tapi ternyata tetap gagal,” pungkasnya.
Sementara itu, saat wartawan media ini ingin menghubungi Direktur PT Way Kanan Makmur untuk meminta tanggapan terkait masalah tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. (ANTARA)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
Terkini
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG
-
Banjir Melanda Bireun, SPPG Aceh Ubah Menu dan Energi demi Tetap Bantu Warga
-
Kelangkaan Ahli Gizi Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Skema Penugasan untuk SPPG
-
Warga Rasakan Manfaat Nyata Program MBG, dari Gizi Anak hingga Lapangan Kerja