SuaraLampung.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Way Kanan PT Way Kanan Makmur berhenti beroperasi sejak tahun 2021 lalu.
Sekdakab Way Kanan yang juga Komisaris PT Way Kanan Makmur Saipul menerangkan, pemberhentian pengoperasian karena perusahaan mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya bersama sejumlah pihak ketiga sebagai mitra.
“BUMD sementara ini, kita off-kan. Bahkan, sejak tahun 2021 sudah tidak beroperasi lagi,” kata Saipul, Kamis (10/3/2022) dikutip dari ANTARA.
Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan audit terhadap PT Way Kanan Makmur. Dan ditemukan, adanya hutang dari pihak ketiga selaku Mitra PT Way Kanan Makmur.
“Auditnya sudah selesai, sejak tahun 2021. Hasilnya, ada hutang-hutang pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp300 jutaan. Sudah kita perintahkan juga kepada Direktur untuk menagihnya, tapi sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.
Saipul mengungkapkan, dari hasil audit juga ditemukan selisih keuangan mencapai Rp600 jutaan dari total anggaran yang diberikan oleh Pemda kepada PT Way Kanan Makmur pada tahun 2020 lalu.
“Maka kita setop, karena nggak jalan. Dari pada kita gajih mereka, tapi nggak ada kegiatan mending dihentikan,” ungkapnya.
Saipul menjelaskan, saat ini pihaknya juga belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika belum ada penyelesaian atau kejelasan dari yang bersangkutan.
“Kita belum mau RUPS, kalau itu belum dilaporkan dulu kejelasannya. Minimal pihak ketiga, tempat kita kerjasama itu harus ada jaminan atau anggunan apakah itu sertifikat atau lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini masih kita lakukan upaya, dan menunggu laporan dari direkturnya,” jelasnya.
Baca Juga: Cueki Teriakan Pelaku saat Kendarai Motor, Pemuda di Way Kanan Dianiaya
Diketahui, Pemkab Way Kanan tahun 2020 menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp1,6 miliar supaya BUMD Way Kanan dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan.
Adapun salah satu usaha yang di jalankan yaitu, bidang Peternakan. Namun, faktanya BUMD Way Kanan melaporkan selalu rugi dalam menjalankan usahanya.
“Untuk total anggarannya saya lupa, apakah Rp1,6 atau Rp1,5 miliar. Tapi anggaran itu, sudah mencakup semuanya baik itu untuk modal usaha, gajih maupun untuk biaya operasionalnya,” bebernya.
“Dan untuk pembayaran gaji, terakhir mereka (direktur dan jajarannya) menerima tahun 2021. Setelah itu, kita setop. Bahkan, waktu itu gaji saya selaku Komisaris tidak pernah diambil, karena untuk membantu mereka supaya dapat berjalan tapi ternyata tetap gagal,” pungkasnya.
Sementara itu, saat wartawan media ini ingin menghubungi Direktur PT Way Kanan Makmur untuk meminta tanggapan terkait masalah tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. (ANTARA)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Lampung ke Bandung Kini Sejauh Kedipan Mata: Wings Air Resmi Buka Rute Langsung Tiap Hari
-
Berbekal KUR BRI, Eks PMI Asal Indramayu Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut
-
Pencarian Penumpang KMP Batumandi yang Jatuh di Perairan Lampung Selatan Dihentikan
-
Menapaki Jalan Berlumpur hingga Pelosok Desa, Mantri BRI Menjadi Penggerak Ekonomi Rakyat
-
Brutal! Penusuk Pengendara di Fly Over Pasar Tugu Diringkus Setelah 2 Bulan Buron