SuaraLampung.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar adalah orang pertama yang melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan Cak Imin ini disambut oleh beberapa ketua partai politik (parpol) lain seperti Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Golkar Airlangga Hartarto.
Baik Zulkifli dan Hartarto sepakat dengan Cak Imin mengenai perlunya penundaan pemilu 2024. Lalu bagaimana kelanjutan hal ini?
Cak Imin menegaskan bahwa kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 saat ini bergantung sikap masing-masing ketua partai politik kontestan pemilihan umum.
"Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol," kata Muhaimin dikonfirmasi di sela rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung demi mendapat restu serta dukungan berkontestasi di Pemilu 2024, Senin (8/3/2022).
Ia menegaskan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian di semua tingkatan nyaris poranda.
Namun, beberapa bulan terakhir grafik recovery atau pemulihan ekonomi perlahan mulai membaik.
"2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi," ucapnya.
"Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta 'wait and see' siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut," tuturnya.
Terhadap polemik yang kemudian mengemuka seiring "bola liar" wacana penundaan pemilu, Muhaimin tegas menyatakan bahwa pihaknya menunggu respon para ketua umum partai politik yang berkontestasi di Pemilu 2024.
"Saya (dalam posisi) menunggu respon para ketua umum parpol (menyikapi wacana ini)," ucap Cak Imin sapaan karib Muhaimin.
Selain itu, gagasan menunda jadwal pemilu hingga 1-2 tahun banyak mendapat tentangan dari masyarakat.
Survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei independen bahkan menyebut mayoritas penduduk Indonesia menolak pemilu ditunda.
Beberapa warga yang dikonfirmasi acak oleh awak media di Tulungagung juga menyatakan tidak setuju jika pemilu di undur.
Alasan mereka, selain penundaan pemilu dinilai melanggar amanah konstitusi, tidak ada jaminan situasi pada 2025 ataupun 2026 kondisi stabil serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
WALHI Sebut Banjir Bandar Lampung Adalah Kejahatan Ekologis Bukan Sekadar Takdir
-
Mencekam! Duel Nyali di Tanjungkarang: Anis Lawan Begal yang Umbar Tembakan di Tengah Hari
-
BBRI Siap Bagikan Dividen Rp52,1 Triliun untuk Pemegang Saham, Catat Tanggalnya!
-
Bandar Lampung Lumpuh dalam Semalam: 16 Kecamatan Terkepung Banjir, Satu Nyawa Tak Tertolong
-
Genggaman Terakhir Suami yang Terlepas: Dewi Tewas di Tengah Amukan Banjir Bandar Lampung