Gus Yahya Nilai Penundaan Pemilu Masuk Akal, Pengamat Minta NU Tiru Muhammadiyah

SuaraLampung.id - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengenai penundaan pemilu mendapat kritikan dari Pengamat Politik dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam.

Khoirul menyesalkan pernyataan Gus Yahya yang menilai usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 masuk akal.

Menurut Umam, tanggapan Gus Yahya itu bertentangan dengan pernyataan sikapnya sendiri saat baru terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Desember 2021.

"Sikap Ketum PBNU ini seolah-olah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis," kata Umam saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Baca Juga: Sesalkan Gus Yahya Nilai Penundaan Pemilu Masuk Akal, Pengamat: PBNU Tak Boleh Kehilangan Daya Kritisnya

Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, mempunyai kewajiban untuk turut menjaga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), katanya.

Publik, khususnya warga Nahdliyin, menaruh harapan kepada NU dan PBNU untuk menjalankan kewajiban itu, katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Gus Yahya tetap mempertahankan daya kritisnya, terutama saat menanggapi berbagai wacana dan usulan yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Di tengah melemahnya basis kekuatan masyarakat sipil, banyak kalangan berharap pada independensi dan netralitas kepengurusan PBNU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Sebagai penjaga keseimbangan politik bangsa, PBNU memang harus dekat dengan kekuasaan, tetapi PBNU tidak boleh kehilangan daya kritisnya," jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (IndoStrategic) itu, PBNU harus menunjukkan sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu. Gus Yahya dapat mengingatkan para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi.

Baca Juga: Aktivis Banyuwangi Kecam Aksi Perobohan Papan Nama Muhammadiyah di Desa Tampo, Dianggap Tindakan Persekusi dan Arogan

"Warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa. Sebagai kekuatan Islamic-based civil society terbesar di Indonesia, PBNU harus mengawal itu semua," jelasnya.