Ambisi Lampung Menjadi Raja Gula: 13 Ribu Hektare Lahan Tebu Baru Disiapkan

SuaraLampung.id - Provinsi Lampung tengah bersiap mempermanis etalase pangan nasional. Tak tanggung-tanggung, Bumi Ruwa Jurai mematok target ambisius pada tahun 2026 menghijaukan 13.000 hektare lahan dengan tanaman tebu demi mengejar mimpi besar swasembada gula nasional.

Langkah ini bukan sekadar rencana di atas kertas. Pemerintah pusat telah memberikan mandat khusus kepada Lampung sebagai salah satu lumbung energi manis Indonesia.

Dengan kucuran dana APBN sebesar Rp187,25 miliar, proyek raksasa ini akan menyentuh akar rumput di lima kabupaten kunci.

Strategi yang diusung Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terbagi dalam dua jurus jitu yakni perluasan tanam dan bongkar ratoon.

Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Desti Arisandi, menjelaskan bahwa fokus utama bukan hanya membuka lahan baru, tetapi juga meremajakan tanaman yang sudah mulai lelah berproduksi.

"Untuk perluasan, kita akan menanam di area yang benar-benar baru seluas 2.300 hektare. Namun, porsi terbesar ada pada 'bongkar ratoon' seluas 10.700 hektare," ujar Desti, Senin (10/8/2026).

Apa itu bongkar ratoon? Ini adalah langkah medis bagi perkebunan. Tanaman tebu yang sudah berumur di atas empat tahun akan dibongkar total hingga ke akarnya, lalu diganti dengan bibit unggul baru.

Tujuannya untuk memastikan setiap batang tebu yang tumbuh memiliki kadar rendemen (kandungan gula) yang maksimal.

Dalam peta pengembangan ini, Kabupaten Way Kanan didapuk menjadi panggung utama. Sebagai wilayah dengan basis petani tebu rakyat terbanyak, Way Kanan mendapatkan porsi bedah lahan terbesar, yakni mencapai 6.200 hektare untuk program bongkar ratoon saja.

Baca Juga: Misteri Kardus Cokelat Berisi Jasad Bayi Gegerkan Pahoman

Selain Way Kanan, empat kabupaten lain yang menjadi tumpuan adalah Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Kelimanya akan bersinergi membentuk sabuk produksi tebu yang solid di jantung Lampung.

Pemerintah menyadari bahwa swasembada tidak bisa dicapai hanya dengan perintah. Dukungan finansial pun dialirkan langsung kepada kelompok tani.

Bantuan senilai ratusan miliar tersebut tidak hanya berbentuk benih unggul, tetapi juga mencakup upah pengolahan lahan.

"Semua penyediaan dilakukan dari pusat melalui anggaran APBN. Tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan lokasi dan memverifikasi calon petani serta calon lokasi (CPCL) agar bantuan ini tepat sasaran," tambah Desti. (ANTARA)