Ilustrasi Jusuf Kalla. Jusuf Kalla sebut penyebab konflik besar di Indonesia ialah ketidakadilan. [SuaraSulsel.id/Istimewa]
Dalam diskusi yang juga merupakan rangkaian Dies Natalis Ke-24 Universitas Paramadina itu, Jusuf Kalla mengatakan upaya mewujudkan keadilan dan kemajuan perlu didukung manajemen pemerintahan yang baik serta perbaikan di bidang ekonomi dan sosial.
"Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan," ujar Jusuf Kalla. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
-
Review Film Athirah: Potret Sunyi Sosok Ibu di Balik Nama Besar Jusuf Kalla
-
Jusuf Kalla Lulusan Apa? Itung-itungan Tarif Trump di Papan Tulis Tuai Sorotan
-
Kerja Sama Strategis Indonesia-Polandia Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global
-
Trump Naikkan Tarif Impor, JK: Cuma Isu Politik, Indonesia Tenang Saja
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
Terkini
-
Ribuan Warga Lampung Bersatu untuk Palestina: Babang Tamvan Serukan Boikot Produk Israel
-
Truk Pengangkut Rongsokan Hantam Pelabuhan Bakauheni: Diduga Rem Blong
-
Cuaca Buruk di Bandara Radin Inten II, Lion Air Mendarat di Palembang
-
Konflik Satwa-Manusia di Lampung Mengerikan: 9 Nyawa Melayang
-
Kades Ditandu 12 Km Demi Berobat: Realita Pesisir Barat Usai Lepas Status Daerah Tertinggal