Kritik ASN yang Minta Dilayani, Presiden Jokowi: Ini Bukan Zaman Kolonial Lagi

Alasannya adalah karena banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah atau oleh satu Kementerian atau satu lembaga maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu.

Artinya kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting.

"Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. saat ini dunia menjadi serba 'hybrid', serba kolaboratif tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah dan ego ilmu," tutur Presiden.

Presiden juga memberikan kebebasan ke pemerintah daerah untuk membuat slogan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Baca Juga: Ada di Indonesia! Viral Rumah Beda Negara, Mau Minum Ngambilnya di Luar Negeri

"Kita semua sangat sering mendengar semboyan slogan ataupun mutu sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing, ada yang semboyannya 'Berhati nyaman', ada yang 'Berirama', 'Bersahabat' dan masih banyak lagi," papar Presiden.

Menurut Presiden, variasi semboyan antardaerah itu baik-baik saja karena merujuk pada kekhasan masing-masing daerah sehingga memperkaya keberagaman Indonesia, namun semboyan itu harus sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal.

"Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara di manapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai 'core values' yang sama," ujar Presiden menegaskan.

ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, administrator, petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama.

"Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," kata Presiden.

Baca Juga: Jokowi Kritik Perilaku ASN : Bukannya Zamannya ASN Dilayani Seperti Zaman Penjajahan

Acara tersebut juga dihadiri secara virtual oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, sekjen/sestama/sekretaris kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, sekda provinsi/kabupaten/kota, serta seluruh ASN di Indonesia. (ANTARA)