Polemik Alih Status Pegawai KPK, Dewas Nilai Pimpinan KPK tak Langgar Etik

6. Rapat pimpinan bersama dengan beberapa pejabat struktural pada 29 April 2021 sebelum pembukaan TWK telah diniatkan agar pegawai yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil asesmen TWK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar diminta mengundurkan diri per 1 Juni 2021 dan jika tidak mengundurkan diri akan diberikan SK Pemberhentian serta tidak ada hal lain yang bisa dilakukan karena pegawai yang tidak memenuhi syarat harus dikeluarkan dari KPK. Sehingga pada rapat 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Pimpinan, pejabat struktural hanya melegalisasi keputusan yang telah diambil pada 29 April 2021.

7. Pimpinan KPK tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 04 Mei 2021 Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan SK Nomor 652 tahun 2021 tentang Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat ditandatangani oleh pimpinan bukan Sekjen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Terhadap pengaduan tersebut, Dewas pun telah memeriksa 11 orang saksi dan 5 orang terlapor serta mendapatkan 42 dokumen dan rekaman.

Selain para pelapor dan terlapor, Dewas juga telah memeriksa pihak internal KPK yaitu Sekjen KPK Cahya H Harefa, Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin dan Kepala Biro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo.

Baca Juga: Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Dilantik ASN, PKS: Jokowi Mesti Ambil Alih Proses Ini

Sedangkan pihak eksternal yang diperiksa KPK adalah Wakiran dan Juli Leli Kurniati dari BKN, Aba Subagja dan Diah Ipma Fithria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Unan Pribadi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dari keterangan para saksi, terlapor, pelapor, dokumen dan rekaman tersebut, Dewas KPK pun mendapatkan 97 fakta.

"Dalam pemeriksaan kami telah memperoleh banyak fakta yaitu fakta yang berhubungan penyusunan Perkom No 01 tahun 2021 ada 49 fakta, terkait Tes Wawasan Kebangsaan ada 14 fakta, berhubungan dengan pernyataan-pernyataan Firli Bahuri dalam rapat 5 Maret 2021 ada 6 fakta, terkait rapat pimpinan pada 29 April 2021 sejumlah 15 fakta dan terkait SK No 652 tahun 2021 ada 13 fakta," tambah Tumpak. (ANTARA)