SuaraLampung.id - Pemerintah Pusat mewacanakan pelaksanaan pemilu berbarengan dengan pilkada di tahun 2024. Jika wacana ini terealisasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung memberikan saran.
Saran Bawaslu Bandar Lampung adalah mengenai regulasi. Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansyah mengatakan, beberapa regulasi pemilu berbeda dengan regulasi pilkada.
"Misalnya, cara penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada itu kan berbeda," kata Candrawansah, di Bandar Lampung, Selasa (23/2/2021) dilansir Antara.
Dia mengatakan pada pemilu untuk menangani pelanggaran, dalam regulasi Bawaslu menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan itu tujuh hari kalender.
Kemudian, ditambah dengan tujuh hari kalender lagi atau 14 hari secara keseluruhan, namun itu pun apabila diperlukan adanya penambahan bukti-bukti maupun saksi-saksi guna informasi lanjutan terhadap dugaan pelanggaran.
Sedangkan, lanjut dia, dalam menangani pelanggaran pada pilkada, Bawaslu menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan waktu yang diberikan untuk menanganinya hanya tiga hari kalender ditambah dengan 2 hari lagi dan itu pun apabila dibutuhkan informasi tambahan yang menguatkan dugaan pelanggaran.
"Jadi ada dua perbedaan dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan pengawas pemilihan, sehingga jika nanti pemilu dan pilkada berjalan bersamaan maka perlu dilakukan sinergi aturan tersebut," katanya pula.
Karena itu, kata dia, di dalam penanganan pelanggaran Bawaslu bisa melakukan sebuah kajian dan penggalian informasi secara mendalam, dan mendapatkan bukti yang konkret yang kemudian pengawas pemilihan juga dapat memberikan rekomendasi maupun punishment terhadap pelanggaran sesuai bukti, fakta hukum maupun regulasi yang sudah mengikat.
"Seharusnya juga ada penguatan, ketika yang dipanggil tidak menghadiri undangan pengawas pemilihan, harus ada ada hukumannya bagi yang bersangkutan," katanya lagi.
Baca Juga: Viral Calon Anggota DPR Cuma Dapat Lima Suara, Padahal Keluarga Ada 9 Orang
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Potensi Tembus Rp165 Triliun, Hilirisasi Pertanian Lampung Baru Sentuh 40 Persen
-
Targetkan 2.400 Desa hingga 2029, Pemprov Lampung Gandeng TNI Kebut Perbaikan Jalan Desa
-
Aniaya Pemuda Perbaiki Motor Mogok, 12 Remaja Geng Motor di Pringsewu Ditangkap
-
Polda Lampung Ungkap 6 Kasus TPPO, Selamatkan 17 Korban Termasuk 8 Anak
-
Tak Terlihat Sepekan, Lansia di Lampung Utara Ditemukan Membusuk di Kebun Bambu