Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya disebut-sebut telah mengantongi sejumlah nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama tersebut nantinya akan diajukan Jokowi kepada DPR RI untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hanya saja Moeldoko tidak menyebutkan siapa saja nama calon kandidat Kapolri yang telah dikantongi oleh Jokowi tersebut.
"Siapanya pasti sudah ada. Kebetulan tidak di kantong saya," ujar Moeldoko dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (4/1) kemarin.
Sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden. Setelah itu, Jokowi akan memilih satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.
Diketahui, penggantian Kapolri baru tersebut dilakukan karena Idham Aziz akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2020 mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG
-
Pasokan Pangan MBG Diperkuat dari Desa, BGN Gandeng Masyarakat dan UMKM
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG