- Anggota DPRD Kota Metro Hadi Kurniadi mengkritik rencana pembongkaran Pasar Shopping Center oleh pemerintah kota pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
- Kebijakan tersebut dinilai melanggar aturan pengelolaan aset daerah karena dilakukan tanpa kajian kelayakan bangunan serta konsep tata kota yang jelas.
- DPRD menuntut transparansi publik mengenai rencana pembangunan ulang serta kejelasan nasib para pedagang kecil dan pelaku UMKM yang terdampak.
SuaraLampung.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membongkar total kawasan legendaris Pasar Shopping Center menuai kritik keras dari parlemen.
Kebijakan tersebut dinilai tidak berdasar, terburu-buru, dan berpotensi menabrak aturan hukum karena ketiadaan konsep tata kota yang matang (grand design).
Kritik menohok ini dilontarkan Anggota DPRD Kota Metro sekaligus Ketua DPD PKS Kota Metro, Hadi Kurniadi. Ia menegaskan, meski Pasar Shopping secara sah berstatus aset milik Pemkot pascaberakhirnya addendum ke-III, bukan berarti eksekutif bisa bertindak sewenang-wenang tanpa transparansi publik.
Menurut Hadi, kisruh berkepanjangan yang terjadi hari ini merupakan buah dari pembiaran antarpemerintahan tanpa pernah adanya arah penataan yang pasti.
Baca Juga:Jangan Korbankan Pedagang! Wakil Ketua DPRD Desak Pemkot Buka-bukaan Dokumen Pasar Shopping Metro
"Masalah utamanya, apakah Pemkot sudah punya grand design yang jelas untuk disosialisasikan ke publik? Selama ini terkesan ada pembiaran dari periode ke periode, dan sekarang tiba-tiba mau dibongkar tanpa konsep," tegas Hadi, Sabtu (17/10/2026).
Politisi muda ini menggarisbawahi bahwa alasan "usia gedung yang sudah uzur" tidak bisa dijadikan landasan hukum tunggal untuk meratakan bangunan.
Pemkot Metro diwajibkannya mengantongi Kajian Kelayakan Bangunan Gedung (KKBG) serta hasil audit struktur independen sebelum mengambil keputusan final.
“Hari ini kajian itu belum pernah ada di meja kami. Sebagai institusi negara, kebijakan publik harus berpijak pada data dan fakta akurat, bukan sekadar asumsi visual bahwa bangunannya sudah tua," sentilnya.
Tak hanya soal fisik gedung, Hadi juga memperingatkan adanya mekanisme administratif yang rumit terkait penghapusan aset daerah.
Baca Juga:Sentil Revitalisasi Pasar Shopping, Legislator Metro: Bukan Zamannya Pamer Kekuasaan ke Rakyat
Langkah pembongkaran tanpa dasar hukum yang sah dinilainya rentan melanggar regulasi pengelolaan aset negara, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah disesuaikan lewat Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
"Tidak bisa sporadis! Harus ada kepastian hukum soal penghapusan asetnya dulu sebelum alat berat diturunkan. Jangan sampai cacat prosedur," imbuhnya.
Poin paling krusial yang dituntut oleh DPRD adalah jaminan kelangsungan hidup para pelaku UMKM dan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan rezeki di pusat perbelanjaan tertua di Metro tersebut.
Hadi menuntut Pemkot membuka dialog publik secara transparan mengenai cetak biru kawasan itu ke depan, termasuk mitigasi relokasi pedagang.
“Kalau memang akhirnya harus dibongkar, Pemkot wajib transparan, mau dibangun apa, anggarannya dari mana, kapan target selesainya, dan yang paling utama, bagaimana nasib para pedagang selama dan pasca-pembangunan?” cecar Hadi.
Ia mendesak Pemkot Metro segera merumuskan timeline kerja yang sistematis agar tidak menciptakan iklim ketidakpastian di tengah masyarakat.
