- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung melebihi delapan persen melalui pengembangan kawasan pesisir berkelas dunia.
- Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun Waterfront City sepanjang 27 kilometer di Bandar Lampung melalui kolaborasi lintas sektor yang terpadu.
- Sektor pariwisata Lampung diproyeksikan mencapai 27 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2025 untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto.
SuaraLampung.id - Garis pantai yang membentang di sepanjang jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 bukan sekadar pemandangan bagi Provinsi Lampung.
Di mata Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, deburan ombak dan teluk yang indah itu adalah "tambang emas" yang selama ini belum tergarap maksimal.
Visi besar kini dipatok yakni membawa pertumbuhan ekonomi Lampung melesat di atas 8 persen. Target ambisius ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah langkah nyata untuk menopang mimpi besar Indonesia Emas. Kuncinya? Menata ulang kawasan pesisir menjadi magnet pariwisata berkelas dunia.
Sektor pariwisata di Lampung sebenarnya tengah berada di atas angin. Data menunjukkan lonjakan fantastis kunjungan wisatawan domestik, dari 17 juta kunjungan pada 2024 diproyeksikan meroket hingga 27 juta kunjungan pada 2025.
Baca Juga:Pemkot Bandar Lampung Sambut Baik Rencana Guru PPPK Ditarik ke Pusat
Sektor ini pun sukses menyumbang angka jumbo, Rp55 triliun, terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Namun, Gubernur Mirza melihat ada satu celah yang harus segera ditutup.
"Strategi Lampung ke depan adalah bagaimana membuat wisatawan yang datang bisa tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak," tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/8/2026).
Bagi Mirza, bukan hanya soal berapa banyak orang yang datang, tapi seberapa betah mereka menghabiskan waktu di Bumi Ruwa Jurai.
Salah satu rencana paling berani yang kembali mencuat adalah pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer di Bandar Lampung.
Gagasan ini sebenarnya sudah ada sejak belasan tahun lalu, namun menjadi proyek tidur akibat ego sektoral dan kerumitan tata ruang.
Baca Juga:El Nino Mengganas: BPBD Bandar Lampung Siaga 24 Jam Gempur Krisis Air di 5 Kecamatan
Mirza menegaskan, era jalan sendiri-sendiri harus berakhir. Penataan pesisir yang modern tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah kota.
"Pemerintah Provinsi harus sepakat, swasta juga harus sepakat dengan master plan ini," ucapnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor yang terpadu agar proyek ini tidak lagi sekadar menjadi tumpukan dokumen di atas meja kerja.
Agar kawasan pesisir tak sekadar indah dipandang, namun juga berkelanjutan secara ekologi dan sosial, Gubernur telah menyiapkan peta jalan strategis. Penekanan utamanya adalah mitigasi isu lingkungan serta kesejahteraan warga lokal yang tinggal di pesisir.
Ia pun meminta jajarannya untuk tidak sekadar menjual mimpi. Proyek-proyek investasi harus dipersiapkan secara matang, mulai dari kepastian legalitas, studi kelayakan, hingga dokumen lingkungan, sehingga beralih dari sekadar gagasan menjadi proyek yang siap tawar bagi investor.
"Kita butuh target awal yang realistis, namun memberikan dampak langsung bagi pariwisata dan masyarakat lokal," tambah Mirza. (ANTARA)
