SuaraLampung.id - Pemerintah Pusat menargetkan Provinsi Lampung dapat memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) sebanyak 20 hingga 30 ribu orang setiap tahunnya.
"Tentunya dengan tata kelola yang sudah disepakati dan kami juga sudah bentuk task force di kementerian untuk mendesain tata kelola ini. Targetnya, ke depan minimal 20 hingga 30 ribu PMI dari Lampung diberangkatkan setiap tahun dengan perlindungan dan pelatihan yang layak,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Bandar Lampung, Kamis (15/5/2025).
Menurut dia, hal ini bukan sekadar mengirim tenaga kerja, tetapi investasi manusia yang akan membawa dampak positif ketika mereka kembali.
Sehingga pemerintah pun harus memastikan proses ini aman, legal, dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga dan daerah asal.
Baca Juga:Innalillahi, Jemaah Calon Haji Lampung Timur Wafat di Tanah Suci Akibat Serangan Jantung
"Terlebih Lampung adalah salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar. Jadi bagi kami ini merupakan potensi dalam mengurangi pengangguran, kemudian mendorong terbentuknya ekosistem perlindungan PMI khususnya di Lampung," kata dia.
Abdul Kadir Karding mengatakan, salah satu yang telah disepakati yakni memaksimalkan sekolah-sekolah untuk mengonsolidasikan persiapan pemberangkatan PMI dalam jumlah yang besar.
"Jadi nanti ke depan sekolah-sekolah akan ada kelas migran. Untuk itu kami akan bangun ekosistem pelatihan yang terintegrasi, di situ ada sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan juga pelatihan bahasanya, sehingga PMI yang ditempatkan itu insya Allah tidak perlu biaya mahal untuk berangkat," kata dia.
Abdul Kadir menyebut contoh nyata keberhasilan PMI ini menunjang ekonomi keluarga dan desa ditunjukkan oleh Desa Bumi Daya di Lampung Selatan.
Dari 2.000 penduduk, 250 di antaranya adalah PMI yang secara kolektif mengirimkan uang hingga Rp500 juta per bulan ke desa tersebut.
Baca Juga:Pendaki Meninggal di Puncak Gunung Pesagi
"Model serupa akan dikembangkan di kantong-kantong PMI lainnya di Indonesia, namun hal ini akan dibentuk dulu desainnya seperti apa. Target kita mengurangi kemiskinan serta memperkuat ekonomi daerah," kata dia.
Siapkan Tata Kelola
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan pemerintah bakal menyiapkan serta membangun tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI) secara khusus di Provinsi Lampung.
"Kami sepakat untuk membangun suatu ekosistem perlindungan PMI yang terintegrasi di Lampung. Ini menjadi langkah strategis agar keberangkatan PMI lebih tertata, aman, dan tidak membebani secara biaya," kata dia.
Abdul Kadir mengungkapkan salah satu yang disepakati yakni pemerintah akan memaksimalkan sekolah-sekolah termasuk SMA dan SMK untuk dikonsolidasikan guna pemberangkatan PMI dalam jumlah besar.
"Pemerintah akan memaksimalkan peran sekolah menengah, seperti SMA dan SMK, untuk mengonsolidasikan persiapan pemberangkatan PMI dalam jumlah besar. Rencana tersebut mencakup integrasi pelatihan bahasa, sertifikasi keterampilan, dan pemeriksaan kesehatan di dalam kurikulum sekolah vokasi," kata dia.
Dia mengatakan bahwa di Lampung ada satu gagasan menarik yakni di seluruh SMA dan SMK akan ada kelas migran, yang mana modul dan kurikulum ke depan akan dibahas kembali.
"Oleh karena itu, saya sudah minta tim di kementerian untuk mendesain tata kelola PMI khusus di Lampung," kata dia.
Abdul Kadir mengatakan hal ini karena Lampung merupakan daerah strategis dan menjadi salah satu dari lima besar provinsi penyumbang PMI secara nasional, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
"Beberapa wilayah di Lampung seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan dikenal sebagai kantong-kantong PMI. Pemerintah melihat potensi ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi desa," kata dia. (ANTARA)
