SuaraLampung.id - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyebut jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung mencapai 97.687 orang hingga 31 Maret 2025.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan penerima maanfaat MBG itu berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
Ia mengatakan jenjang pendidikan yang menerima program makan bergizi gratis terdiri dari PAUD, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta santri pondok pesantren kecil di seluruh kabupaten dan kota.
"Cakupan ini diproyeksikan akan terus bertambah seiring adanya penyempurnaan sistem pendataan dan perluasan area layanan," katanya.
Baca Juga:Dikeluhkan Masyarakat, Jasa Raharja Ubah Aturan Denda SWDKLLJ pada Program Pemutihan
Dody menjelaskan untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis hingga saat ini telah tersedia 34 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.
"SPPG ini berperan berperan sebagai pusat operasional penyediaan serta distribusi makanan bergizi, dilengkapi dengan fasilitas dapur, penyimpanan, dan tenaga pengolah makanan," ucap dia.
Dody mengharapkan dalam pelaksanaannya unit SPPG dapat bersinergi dengan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan segar dan berkualitas, sehingga program MBG dapat sekaligus memberi dampak ekonomi positif di tingkat komunitas.
"Implementasi program prioritas nasional makan bergizi gratis di Provinsi Lampung telah memasuki bulan keempat dan menunjukkan perkembangan progresif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," tambahnya.
Menurut Dody, program tersebut berperan dalam mendukung aktivitas belajar siswa dan kaum rentan, memperkuat ketahanan fisik, dan mendorong tumbuh kembang yang optimal melalui akses rutin terhadap makan bergizi.
Baca Juga:SPBU Antasari Bandar Lampung Nyaris Ludes! Korsleting Jadi Biang Kerok
Nominal Belanja Harian MBG
Jumlah total anggaran belanja harian sementara dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung hingga akhir Januari 2025 mencapai Rp191,59 juta.
"Progres pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung hingga akhir Januari 2025 berdasarkan data sementara jumlah total anggaran belanja harian mencapai Rp191,59 juta. Dengan anggaran per porsi Rp8.000-Rp10.000 per siswa," ujar Dody Fachrudin, Kamis (27/2/2025).
Ia mengatakan program tersebut telah menjangkau hingga 12.735 penerima manfaat di 70 sekolah yang tersebar di lima kecamatan, melalui lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
"Program Makan Bergizi Gratis di Lampung mulai menunjukkan aktivitas peningkatan akses pangan bergizi bagi siswa sekolah. Program ini telah melibatkan berbagai pihak seperti pemasok pangan, ahli gizi, pemerintah daerah, TNI dan Polri yang juga memastikan kelancaran distribusi makanan ke satuan pendidikan," katanya.
Dody menjelaskan melalui partisipasi beragam pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, menunjukkan adanya proses peningkatan komitmen dalam mendukung pemenuhan gizi siswa usia sekolah.
"Implementasi awal Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan perkembangan. Dan perlu ditingkatkan kembali pada beberapa aspek yaitu dari sisi operasional, peningkatan sumber bahan pangan, kapasitas distribusi, serta percepatan administrasi keuangan antara BGN dengan mitra pemasok pangan perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran program," ucap dia.
Dody melanjutkan selain itu, perlu ada perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi penentuan sasaran penerima manfaat, khususnya bagi kelompok rentan yang perlu diperkuat agar program semakin efektif.
Dengan penguatan tersebut Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meringankan beban pengeluaran makan siang bagi rumah tangga miskin, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat gizi yang lebih luas, terutama bagi siswa sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Opsi strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk menyinergikan Program Makan Bergizi Gratis dengan program bantuan sosial lainnya agar potensi manfaat dan efisiensi kebijakan pangan kepada masyarakat lebih luas.
"Dapat dilakukan dengan melalukan integrasi atau interkoneksi Program Makan Bergizi Gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," tambahnya.
Dody mengatakan dengan integrasi antar program itu berpeluang untuk memperluas manfaat bagi kelompok rentan dan memperkuat keberlanjutan program yang mendukung kehidupan sosial melalui strategi yang semakin holistik dan terarah, evaluasi berkelanjutan, dan dukungan lintas sektoral. (ANTARA)
