SuaraLampung.id - Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi di Lampung terungkap. Banyak orang tua murid yang merubah data kartu keluarganya (KK) agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit.
Salah satu sekolah favorit yang jadi rebutan orang tua murid hingga mengubah data kependudukannya adalah SMAN 2 Bandar Lampung yang terletak di Jalan Amir Hamzah Nomor 1, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan pihaknya pernah mendapat informasi bahwa perubahan data kependudukan paling banyak terjadi di sekitar SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
"Bukan rahasia lagi di data kependudukan warga di Jalan Amir Hamzah dan sekitarnya sering berubah," kata Sulpakar kepada Lampungpro.co--jaringan Suara.com, Senin (17/7/2023).
Baca Juga:Dugaan 337 Juta Data Kependudukan Bocor, Kemenkominfo akan Panggil Dirjen Dukcapil Kemendagri
Menurut Sulpakar, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa terhadap perubahan data kependudukan itu, karena secara hukum benar. Namun praktek kecurangan seperti itu juga tak bisa dibenarkan.
Untuk itu, dia meminta agar Disdukcapil mengungkap secara transparan berapa jumlah perubahan data kependudukan setiap menjelang PPDB.
"Dalam satu tahun terakhir misalnya, dalam satu keluarga berapa yang berubah kartu keluarganya. Terutama di sekitar SMAN 2 Bandar Lampung, paling banyak yang berubah berdasarkan informasi yang kami terima," kata Sulpakar yang juga Penjabat Bupati Mesuji itu.
Dia mencontohkan, tahun lalu jumlah kartu keluarga yang berubah berapa dan tahun ini berapa. Modus yang pernah dilaporkan adalah dengan menerima siswa indekos di sekitar sekolah. Lalu siswa tersebut dimasukkan ke keluarga penerima indekos tersebut.
Pemalsuan data kependudukan sejatinya merupakan tindak pidana. Namun pihaknya juga memahami bahwa Disdukcapil tidak bisa menolak perubahan data kependudukan, karena bisa dicap menghambat pelayanan administrasi negara.
Namun dengan mengungkap berapa banyak perubahan data kependudukan di sekitar SMA, terutama yang paling banyak diminati, menjadi peringatan bagi warga untuk tidak berbuat curang.
"Perubahan data kependudukan pasti ada tujuan tertentu," kata Sulpakar.
Terkait jarak zonasi, Sulpakar mengatakan ukuran jauh dekatnya tidak diatur secara spesifik.
"Jadi, kalau ada pendaftar jalur zonasi dari 1-200 siswa, maka yang diterima adalah yang terdekat. Ukurannya adalah terdekat," kata Sulpakar.
Sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung menemukan puluhan orang melakukan kecurangan dalam data kependudukan pada saat pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) SMA jalur zonasi di tahun ajaran 2023.
Dimana terdapat salah satu pendaftar yang orang tuanya ASN di Pemkot Bandar Lampung mengubah surat persyaratan yang seolah-olah ada perbaikan dari Disdukcapil Kota Bandar Lampung.
Kemudian pihak sekolah mengkonfirmasinya. Setelah dicek memang ada oknum ASN yang mencoba merubah rekomendasi tersebut supaya anaknya bisa masuk sekolah tersebut.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandar lampung Eva Dwiana meminta kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat secepatnya memberikan sanksi kepada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA.
"Kecurangan ini harus ditindak, kalau dia honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) akan diberhentikan tetapi bila dia pegawai negeri sipil (PNS) segera disanksi sesuai aturan yang berlaku," kata Wali Kota Eva Dwiana, Senin (17/7/2023)
Ia mengatakan bahwa pemalsuan data identitas ini tidak bisa dibiarkan, sebab semua orang memerlukannya dan sekolah juga membutuhkan yang asli sehingga tidak boleh ada kecurangan sedikit pun.
"Saya selalu bilang kepada kepala dinasnya agar tidak boleh ada pemalsuan data apapun, dan sejauh ini semua sudah berjalan baik tetapi terdapat kecolongan seperti ini, tentu hal tersebut di luar dugaan," kata dia.
Ia pun mengatakan selalu menghimbau petugas di bagian pelayanan kependudukan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghindari cara-cara yang tidak baik dalam memproses data kependudukan.
"Kami tidak henti-henti memberitahu, tolong pelayanan kepada masyarakat, berikan yang terbaik, namanya identitas ini sangat penting bagi mereka," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan bahwa, oknum ASN yang terlibat dalam pemalsuan identitas tersebut sedang dalam proses pemberian sanksi.
"Sudah kami proses, saat ini sedang dirapatkan sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan," kata dia.
Dia menyebutkan bahwa oknum tersebut merupakan seorang PNS di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. (ANTARA)
