Korupsi Kredit Fiktif di BNI Tanjungkarang Masuk Tahap Penyidikan, Kejari Tunggu Perhitungan Kerugian Negara

kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank BNI Tanjungkarang terkait pembelian kios di Pasar Gudang Lelang

Wakos Reza Gautama
Selasa, 27 Desember 2022 | 17:25 WIB
Korupsi Kredit Fiktif di BNI Tanjungkarang Masuk Tahap Penyidikan, Kejari Tunggu Perhitungan Kerugian Negara
Refleksi akhir tahun 2022 Kejari Bandar Lampung. Kejari Bandar Lampung mengusut korupsi kredit fiktif di BNI Tanjungkarang. [Lampungpro.co]

SuaraLampung.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung mengusut kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Bank BNI Tanjungkarang terkait pembelian kios di Pasar Gudang Lelang, Bandar Lampung. Kasus yang diselidiki mulai tahun 2007 ini kini sudah masuk tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Helmi mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tersangka juga sudah dikantongi, namun pihaknya belum bisa mengumumkannya.

"Kami selesaikan hasil perhitungan kerugian negara, menunggu waktu dari BPKP. Semua ahli sudah diperiksa dan tersangka sudah ada, tapi belum dirilis karena akan kami tetapkan setelah nilai itu keluar," kata Helmi saat ekspos refleksi akhir tahun 2022, Selasa (27/12/2022) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.

Kajari menjelaskan, kasus dugaan korupsi kredit fiktif pengajuan pembelian kios di Pasar Gudang Lelang itu merupakan kasus tahun 2007. Namun baru diselesaikan saat ini, karena tim penyidik menemukan sejumlah kendala.

Baca Juga:Ngeri! Istana Disebut Sandera Ketua Umum Partai Politik, Apa Tujuannya?

"Hingga kini, kami sudah memeriksa lebih dari 20 saksi terkait dugaan kasus tersebut. Termasuk ahli perbankan juga sudah dimintai keterangannya, karena kasus ini tindak pidana koruptor, bukan kredit macet," ujar Helmi.

Kasus dugaan korupsi itu bermula pada 2007 silam, ada empat debitur mengajukan pembelian kredit kios di Pasar Gudang Lelang. Dalam pengajuannya, mereka menerima persetujuan tanpa adanya agunan atau jaminan.

Namun dalam perjalanannya, angsuran itu bermasalah karena tak ada jaminan yang diberikan, sehingga pihak bank juga mengalami kerugian. Setelah diberikan kredit, diketahui ada pemberian yang tidak sesuai dengan aturan di BNI dan KPR juga tidak sesuai.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini