SuaraLampung.id - Nurhayati, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Sriwangi, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, kesulitan pulang karena tidak punya biaya.
Mistini mengatakan, keponakannya (Nurhayati) ingin pulang ke Indonesia setelah lima bulan belakangan ini tinggal di KBRI Riyadh.
Selama di KBRI, Nurhayati menunggu hak gajinya yang 15 tahun belum dibayar yang sedang diurus oleh pihak relawan Pekerja Migran.
Karena belum ada kejelasan soal gajinya, PMI tersebut ingin pulang ke Indonesia.
Baca Juga:SBMI Mart Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya
"Tapi kalau pulang ke Indonesia harus suruh biaya sendiri untuk pembelian tiket, sementara gaji ponakan saya saja selama 15 tahun tidak dibayar," kata Mistini, Jumat (4/11/2022).
Sementara Mistini menerangkan, orang tua Nurhayati warga kurang mampu yang sehari-harinya bekerja buruh serabutan.
Kondisi ekonomi ini tentu untuk tidak bisa membuat keluarga Nurhayati membeli tiket pesawat dari Arab Saudi ke Indonesia.
"Saya berharap pemerintah bisa membantu kepulangan ponakan saya, dan keponakan saya berangkat secara legal," kata Mistini.
Sementara Ketua umum GARDA Buruh Migran Indonesia (BMI) Imam Subali membenarkan apa yang telah disampaikan Mistini tentang persoalan Nurhayati.
Baca Juga:Disparpora dan Dekranasda Lamtim Gelar Pelatihan Pembuatan Souvenir dan Kerajinan Tangan
Kata Imam, nasib PMI Nurhayati asal Lampung yang diperbudak di Saudi Arabia selama belasan tahun masih terkatung-katung di KBRI.
Belum ada kepastian kapan haknya bisa di terima dan kapan bisa berkumpul dengan keluarganya yang sudah 16 tahun lebih terpisah.
Informasi dari pihak KBRI mengenai hak gajinya masih menunggu eksekusi dari otoritas Saudi yang belum ada kepastian.
"Entah sampe kapan, mengenai proses kepulangan PMI tersebut bisa kembali ke pihak keluarga"kata Imam Subali.
Ironisnya kata Imam, KBRI tidak memiliki anggaran untuk memulangkan PMI tersebut, sungguh malang nasib Nurhayati.
Dan peristiwa itu menggambarkan bahwa nasib pahlawan devisa yang sudah menyumbang devisa ratusan triliyun untuk negara namun tidak diperhatikan sama sekali.
"Inilah fakta nyata sikap negara kepada anak bangsa yang katanya warga VVIP, kenyataannya slogan semata"kata Imam Subali.
Imam sebagai Ketua Garda BMI pusat akan segera berkoordinasi dengan BP2 MI, Kemenaker dan Kemenlu, agar mereka yang punya kebijakan bisa memperjuangkan kepulangan Nurhayati.
Kontributor : Agus Susanto
