SuaraLampung.id - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).
Menurut DPRD Metro, serapan anggaran pada dua dinas ini cukup tinggi tapi tidak diimbangi dengan hasil maksimal.
Hal itu diungkapkan Ketua fraksi PKS, Yulianto, pada sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (5/7/2022) petang.
Menurut Yulianto, kondisi berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, bangunan tak terawat, dan terbengkalai. Selain itu, capaian pendapatan asli daerah (PAD) juga rendah dan dinilai jauh dari harapan.
Baca Juga:Jelang Idul Adha, Harga Bawang Merah di Kalbar Tembus Rp 60.000 Per Kilogram
Mewakili enam fraksi lainnya, Yulianto membeberkan pandangan umum fraksi seluruh fraksi menyangkan serapan anggaran yang besar di DPUTR dan DPKP tidak diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai.
"Padahal kalau dilihat realisasi belanja daerah Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap 89,54 persen. DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27 persen. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan," kata dia dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Tak hanya itu, DPRD juga mengevaluasi kinerja Wali Kota Metro, Wahdi Siradjudin, untuk memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal menghasilkan produk pembangunan.
"Sehingga tidak sedikit ruas jalan yang baru diperbaiki dengan metode patching atau tambal sulam, namun tidak lama kemudian kondisinya rusak lagi. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitas," kata dia.
Pada kesempatan itu, Yulianto, mengapresiasi kepedulian warga Kota Metro dalam gerakan moral Gotong-royong menimbun jalan rusak.
Baca Juga:Kampung Literasi Metro dan PKBM Ronaa Kembangkan Skill Kriya Terapan
Dia bahkan menyebut pemerintah Kota Metro beruntung memiliki masyarakat yang proaktif terhadap kritik pembangunan.
"Pemerintah Kota Metro sangat beruntung, karena warganya sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi, secara swadaya melakukan gerakan gotong royong menimbun jalan rusak parah. Seperti yang dilakukan warga di Jalan Sukarno-Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Letjend Suprapto di Metro Selatan, Jalan Pattimura Metro Utara, dan gerakan masyarakat di beberapa jalan rusak lainnya," kata dia.
Tak hanya itu, dia memaparkan persoalan APBD 2021 yang merupakan titik awal RPJMD 2021-2026 yang juga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur namun belum maksimal.
"Menurut kami belum ada peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Sebaliknya, yang tampak adalah infrastruktur yang makin memprihatinkan. Banyak ruas jalan rusak, drainase tak berfungsi, pembangunan sumur bor tanpa realisasi, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Realisasi PAD Belum Maksimal
Selain DPUTR dan DPKP, Dewan juga menyoroti sektor peningkatan PAD bersumber retribusi.
Fraksi memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
Kedua dinas itu dinilai belum maksimal dalam capaian pendapatan berdasarkan rincian Laporan realisasi anggaran menurut ulasan pemerintahan daerah.
"PAD bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11 persen di Disdikbud Metro. Sedangkan di Disporapar, PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 persen. Dengan realisasi pencapaian yang sangat minim ini, kiranya mendapatkan atensi khusus dari Saudara Wali Kota Metro," ungkap dia.
"Agar melakukan evaluasi yang mendalam karena pada tahun sebelumnya, pendapatan dari retribusi ini juga tidak bisa diraih secara optimal," imbuhnya.
Atas hal itu, Wali Kota Metro Wahdi menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan terkait pendapatan dan belanja daerah.
"Terkait beberapa saran yang disampaikan, Pemerintah Kota Metro akan mengimplementasikan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD 2022 akan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase," kata Wahdi.
