facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Permasalahan Penyerobotan Tanah Warga di Desa Sadar Sriwijaya, Ini Tanggapan Bupati Lampung Timur

Wakos Reza Gautama Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:27 WIB

Permasalahan Penyerobotan Tanah Warga di Desa Sadar Sriwijaya, Ini Tanggapan Bupati Lampung Timur
Salah satu warga Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, menunjukkan bukti legalitas kepemilikan tanah. [Suaralampung.id/Agus Susanto]

Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo akan memanggil perangkat Desa Sadar Sriwijaya

SuaraLampung.id - Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo akan memanggil perangkat Desa Sadar Sriwijaya dan Forkopimcam Bandar Sribhawono terkait permasalahan penyerobotan tanah warga. 

Sejumlah tanah warga di Desa Sadar Sriwijaya dibangun jalan desa oleh perangkat desa tanpa persetujuan pemilik tanah.

Alasan perangkat desa membangun jalan desa karena tanah itu adalah milik desa. Sementara warga mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. 

Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo mengaku belum mendapat informasi mengenai permasalahan tanah di Desa Sadar Sriwijaya.

Baca Juga: Heboh Tanah Ambles di Tuban, Menyerupai Danau

"Saya sebagai Bupati belum mendapat laporan resmi dari kecamatan kalau ada persoalan pembangunan jalan di Desa Sadar Sriwijaya," kata Dawam Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (19/5/2022).

Jika benar persoalan pembangunan jalan tersebut benar menyerobot milik warga, Dawam mengatakan, akan dilakukan mediasi antara pamong desa dan masyarakat yang merasa tanahnya tergusur. Tujuan nya untuk mencari solusi terbaik dari persoalan tersebut.

Bupati menegaskan terkait pembangunan jalan desa di Desa Sadar Sriwijaya, diharap jangan sampai merugikan masyarakat.

"Saya akan menelaah persoalan tersebut dengan mengumpulkan semua yang terkait atas persoalan penyerobotan tanah milik warga," ujarnya.

Sekertaris Komisi I DPRD Lampung Timur Teguh Suyatman memberikan pernyataan keras terkait adanya perilaku perangkat Desa Sadar Sriwijaya yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik masyarakat.

Baca Juga: Subuh Mencekam, Warga Kecamatan Simpang 4 Berteriak dan Berhamburan Keluar Rumah Karena Si Jago Merah

"Kuncinya satu kalau memang benar tanah yang dibuat jalan itu milik masyarakat dan memiliki dasar legalitas, seperti sertifikat atau Akte Jual Beli (AJB), itu sudah tindakan pidana korban punya hak mutlak untuk melaporkan persoalan itu," tegas Teguh Suyatman. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait