facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

KSAL Laksamana Yudo Margono: Teguran Presiden Harus Ditindaklanjuti Secara Serius

Wakos Reza Gautama Rabu, 02 Maret 2022 | 08:36 WIB

KSAL Laksamana Yudo Margono: Teguran Presiden Harus Ditindaklanjuti Secara Serius
Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (1/3/2022). KSAL Laksamana Yudo Margono akan menindaklanjuti teguran Presiden Jokowi. [ANTARA]

Presiden Jokowi mengingatkan terkait kedisiplinan anggota TNI Polri yang harus tegak lurus.

SuaraLampung.id - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan menindaklanjuti teguran Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahan di Rapat Pimpinan TNI Polri 2022.

Presiden Jokowi mengingatkan terkait kedisiplinan anggota TNI Polri yang harus tegak lurus. 

“Kami tentunya harus introspeksi ke dalam TNI dan Polri beserta keluarga. (Kami) tetap harus tegak lurus mendukung program-program pemerintah,” kata Yudo saat jumpa pers usai rapat di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Ia menyadari arahan Presiden terkait kedisiplinan TNI Polri itu merupakan teguran yang harus ditindaklanjuti secara serius.

Baca Juga: Sempat Dijadikan Tersangka Pasca Melaporkan Dugaan Korupsi, Mabes Polri : Kasus Nurhayati Harus Segera Dihentikan

“Itu jadi teguran dan introspeksi bagi kami TNI Polri, khususnya TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Kami tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu,” terang Yudo, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Presiden Jokowi saat Rapat Pimpinan mengingatkan prajurit TNI dan Polri harus disiplin mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan pemerintah. Kedisiplinan itu, Jokowi menegaskan, juga berlaku untuk keluarga prajurit dan anggota Polri.

Oleh karena itu, Presiden meminta para prajurit dan anggota Polri mengingatkan keluarganya agar disiplin terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di antaranya terkait pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Hal-hal kecil harus mulai didisiplinkan di WA (Whatsapp) grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan. Misalnya, bicara mengenai IKN. Tidak setuju IKN, (padahal) itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan,” terang Jokowi.

Terkait kebijakan pemerintah soal pemindahan IKN, Kasal saat jumpa pers menyampaikan TNI Polri tegas mendukung.

Baca Juga: Hentikan Penuntutan, Kejaksaan Keluarkan SKP2 Terkait Kasus Nurhayati

“IKN sudah final, dan tentunya kami TNI Polri harus memberi pemahaman khususnya ke dalam diri sendiri maupun pada masyarakat tentang IKN ini,” terang Yudo.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait