Ma'ruf Amin: Perlu Ada Pelurusan Makna Khittah NU tidak Boleh Berpolitik Praktis

Menurut Ma'ruf Amin, khittah NU sejatinya adalah khittah Ishlahiyah

Wakos Reza Gautama
Rabu, 22 Desember 2021 | 20:20 WIB
Ma'ruf Amin: Perlu Ada Pelurusan Makna Khittah NU tidak Boleh Berpolitik Praktis
Ilustrasi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Ma'ruf Amin sebut perlu ada pelurusan khittah NU. [SuaraSulsel.id/Istimewa]

SuaraLampung.id - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin meluruskan makna tentang Khittah NU. Khittah NU kerap dimaknai sebagai prinsip untuk tidak berpolitik praktis. 

Menurut Ma'ruf Amin, khittah NU sejatinya adalah khittah Ishlahiyah atau landasan perbaikan di bidang agama dan sosial, yang muaranya adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Khittah NU adalah Khittah Nabawiyah (Khittah Kenabian). 

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan pidato KH. Hasyim Asy’ari yang kemudian dikenal sebagai Muqaddimah Qanun Asasi: "Innaha jam’iyatul ishlah" (organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi perbaikan), yakni ishlah dalam bidang keagamaan dan sosial (diniyyah wa ijtimaiyyah). 

Baca Juga:Sidang Pleno Pembahasan Tatib Muktamar NU Sempat Diwarnai Ketegangan

"Kita perlu melakukan pelurusan dalam aspek implementasi khittah, dan juga pelurusan langkah-langkah dalam implementasi khittah," ujarnya pada peluncuran dan bedah buku Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama, di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu (22/12/2021) dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, khittah adalah garis-garis besar yang tidak boleh berubah oleh keadaan apapun. Merupakan platform, landasan, pijakan, atau garis-garis besar perjuangan. Khittah NU adalah cara berpikir, bersikap,  dan bertindak di dalam NU yang dibangun di atas landasan gerakan perbaikan atau ishlah. 

"Khittah itu landasan yang permanen, ia perlu khatawah, sebagai langkah-langkah menuju Khittah. Dalam menghadapi umat, khatawah NU adalah upaya-upaya perbaikan. Tetapi dalam menghadapi kebijakan pemerintahan, maka ditempuh jalur politik.  Karena Indonesia ini adalah negara demokrasi, maka jalurnya adalah partai politik," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa politik yang dimaksud bukanlah perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan merupakan Khatawah Rabbaniyah. Kekuasaan merupakan natijah atau buah dari perjuangan. 

Lebih lanjut, Dewan Syuro Pertama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga  bercerita tentang perjuangan para kiai NU dalam mendirikan Masyumi, kemudian berpisah dari Masyumi dan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama, kemudian berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan, kemudian memutuskan tidak berpartai, dan menjelang era reformasi kemudian mendirikan PKB. 

Baca Juga:Muktamar ke-34 NU, Kubu Said Aqil dan Gus Yahya Saling Klaim Dukungan

Di sinilah, lanjut dia, terlihat bagaimana Khatawah NU dilakukan dengan penyesuaian sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini