SuaraLampung.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, meminta polisi mengungkap dugaan keterlibatan menteri dalam bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun antigen.
"Harus diungkap secara gamblang benar-tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis di balik itu," kata Baidowi, dikutip dari Suara.com, Senin (1/11/2021).
Anggota Komisi VI mengatakan, wajar publik mencurigai keterlibatan para pejabat dalam pusaran bisnis tes Covid-19. Sebaliknya, pemerintah maupun pejabat publik harusnya bisa menjawab kecurigaan tersebut.
Baiwodi berujar salah satu faktor yang membuat publik curiga ialah selalu berubahnya kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan.
Baca Juga:Legislator Minta Polisi Usut 2 Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR: Harus Diungkap!
"Kenapa? Kemudian ada suuzan kecurigaan dari publik. Jangan-jangan ini ada yang berkepentingan di balik PCR ini harus didukung policy, dengan kebijakan maka kemudian PCR harus diperbanyak atau seperti apa," kata Baidowi.
"Kecurigaan itu harus dijawab, ya silakan saja aparat penegak hukum menelusuri itu benar atau tidaknya," tandasnya.
Luhut dan Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
Sejumlah nama menteri negara disebut-sebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19, baik PCR maupun Antigen. Hal itu diungkapkan Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto.
Lewat akun Facebook pribadinya, Edy menyebut nama menteri yang terlibat dalam bisnis tes PCR, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca Juga:Syarat PCR untuk Penerbangan Dihapus, PAN: Tunjukkan Pemerintah Tak Ada Urusan Bisnis
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Menurut Edy, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, dikutip dari Suara.com, Senin (1/11/2021).
Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.
Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.
Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
"Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegas Edy.
Edy meminta DPR untuk segera menindaklanjuti dugaan ini, namun dia pesimistis sebab DPR hari ini juga terlalu banyak bertindak sebagai koalisi pemerintah.
"Apalagi pasca-revisi UU KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. KPK menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekadar klub sepeda di sela rapat di hotel bintang lima," sambungnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp 23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.
Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada libur akhir tahun.
Dibantah Jubir Menteri Luhut
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Jodi menyebut bawah hal itu merupakan tuduhan liar yang serius. Sebab, bisa membuat orang yang ingin membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi ragu.
"Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali," kata Jodi saat dihubungi Suara.com, Senin (1/11/2021).
"PT GSI ini tidak pernah kerjasama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," sambungnya.
Jodi menjelaskan, pada awal pandemi Luhut memang diajak oleh koleganya di Yayasan Indika Untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan Yayasan Northstar Bhakti Persada untuk membantu negara mendirikan layanan tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
"Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," jelasnya.
Sementara, PT Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra yang disebut Edy berkaitan dengan Luhut, menurut Jodi adalah salah.
"Sebab saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," ungkap Jodi.
Jodi menegaskan, PT GSI tidak bertujuan mencari laba melainkan bersifat kewirausahaan sosial dan sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk deviden atau lainnya kepada pemegang saham.
"Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya," lanjutnya.
Malah menurut Jodi, keuntungan dari PT GSI dialihkan untuk menggelar tes Covid-19 gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tenaga kesehatan.
"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," tegas Jodi.
