SuaraLampung.id - Pengamat hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pilpres 2004.
Refly Harun menganggap ada kekeliruan dari pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai pencalonan SBY di pilpres 2004.
Pernyataan Refly Harun itu disampaikan menanggapi debat antara Yusril Ihza Mahendra dan kader Partai Demokrat Andi Arief.
"Ini ada berita yang menurut saya perlu juga diberikan tambahan masukan informasi sekadar mengingatkan mudah-mudahan saya tidak keliru untuk menengahi debat antara Yusril Ihza Mahendra dan Andi Arief," kata Refly Harun di akun YouTube nya.
Baca Juga:Rachland Demokrat: Yusril Ihza Memihak Moeldoko dan Dapat Keuntungan Praktik Politik Hina
Debat antara Yusril Ihza Mahendra dan Andi Arief ini terjadi gara-gara Yusril menjadi pengacara eks kader Demokrat yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).
Debat ini ujungnya adalah membahas mengenai pencalonan SBY pada pilpres 2004. Yusril mengatakan tanpa dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) maka SBY tidak bisa maju sebagai capres di 2004.
"SBY jadi calon presiden itu hanya dicalonkan oleh dua partai, PD dan PBB. Kalau PBB tidak calonkan, tidak akan pernah SBY jadi presiden," tuturnya.
"Belakangan ikut PKPI yang juga dukung, tetapi PKPI hanya 1 kursi. Jadi tidak ada pengaruhnya nyalonkan atau tidak," imbuh Yusril.
Pernyataan Yusril inilah yang ditanggapi Refly Harun. Menurut Refly Harun, Yusril keliru dalam menilai pencalonan SBY di 2004..
Baca Juga:Selain Pesulap, Master Limbad Juga Seorang Pendakwah, Pernah Islamkan Satu Keluarga
"Sepertinya Yusril keliru. Baik 2004 maupun 2009 itu Demokrat bisa standing alone tanpa menggandeng mitra koalisi mereka bisa mencalonkan SBY dan pasangannya sebagai capres dan cawapres," ujar Refly Harun.
Kata Refly Harun di pemilu 2004 Partai Demokrat memang hanya meraih suara 7 persen. Namun dengan bekal 7 persen itu, Partai Demokrat tetap bisa mencalonkan SBY sebagai capres pada pilpres 2004.
Refly Harun mengatakan pada pilpres 2004 walau ada presidential threshold tapi digunakan pasal peralihan.
Dasar pilpres 2004 adalah UU Nomor 23 Tahun 2003. Menurut Refly, Pasal 5 UU 23 itu menybutkan syarat threshold adalah 15 persen jumlah kursi atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional.
Sementara Demokrat tidak cukup karena cuma 7 persen. Tapi , kata Refly ada pasal peralihan di pasal 101 UU 23. Ketentuan peralihan itu mengecualikan pasal 5 karena ini karena dianggap ini pilpres pertama kali.
"Khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah kursi DPR atau 5 persen perolehan suara sah secara nasional dapat mengusulkan pasangan calon," bunyi pasal 101.
Jadi menurut Refly Harun, ketentuan presidential threshold 15 persen jumlah kursi atau 20 persen perolehan suara sah secara nasional tidak dipakai pada pilpres 2004.
Itulah sebabnya muncul 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yaitu SBY-JK, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Shalahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudohusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Karena Demokrat kursinya kecil hanya 7 persen, untuk pemilu 2009, Threshold nya dinaikkan.
Menurut Refly Harun, PDIP dan Golkar paling getol untuk menaiikkan presidential threshold karena berharap Demokrat tidak bisa mencalonkan SBY karena kursinya kurang.
"Dalam tanda kutip PDIP dan Golkar main mata karena punya kepentingan yang sama untuk menggganjal SBY. Ternyata pada 2009, Demokrat satu-satunya partai yang bisa standing alone karena kursinya 26 persen walaupun suaranya cuma 21 persen," tuturnya.
Karena itu Refy Harun mengaku heran dengan pernyataan Yusril mengenai SBY yang tidak bisa maju menjadi capres tanpa PBB.
"Saya tidak tahu darimana hitungannya Yusril ketika mengatakan kalua tidak ada tanda tngan PBB, SBY tidak jadi presiden. Mungkin keliru, lupa," tuturnya.
