alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Di Masa Pandemi Covid-19, Publik Puas Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Wakos Reza Gautama Selasa, 23 Maret 2021 | 10:30 WIB

Di Masa Pandemi Covid-19, Publik Puas Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf
Ilustrasi Jokowi-Ma'ruf. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih tinggi di masa pandemi Covid-19. [Suara.com/Tio].

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin

SuaraLampung.id - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin masih tinggi di tengah pandemi Covid-19. 

Ini terlihat dari data survei terbaru lembaga Center for Political Communication Studies (CPCS). Survei CPCS dilakukan pada 5-15 Maret 2021, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin mencapai 70,7 persen.

Baca Juga: Hadir Jadi Saksi Dalam Sidang Kasus Suap, Juliari Batubara Singgung Jokowi

"Di tengah situasi pandemi COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergerak negatif, publik menilai Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah mengambil langkah-langkah yang paling tepat," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (22/3/2021) dilansir dari ANTARA.

Setahun pandemi COVID-19, kata dia, publik menilai pemerintahan periode kedua Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin bekerja keras mengatasi krisis kesehatan dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Bagi masyarakat, lanjut Okta, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia.

"Tiap-tiap negara harus mencari jalan keluar yang paling tepat, terkait dengan sumber daya yang tersedia dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan," katanya.

Pada awal pandemi, sebagian kalangan menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem berupa "lockdown" atau karantina wilayah.

Baca Juga: Danny Pomanto Dapat Perintah Presiden Jokowi, Sekolah Tatap Muka Segera

Namun, kata dia, Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat beratnya pukulan terhadap sektor-sektor ekonomi jika pemerintah memberlakukan lockdown.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait