SuaraLampung.id - Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun kembali bersuara terkait ajaran khilafah yang belakangan terus digaungkan di Indonesia.
Budayawan sekaligus cendekiawan Islam itu menyebut bahwa khilafah sejatinya ‘produk’ buatan Allah, sehingga umat Islam tak diperbolehkan membencinya.
Dalam video berjudul ‘Perlukah Khilafah Ada di Indonesia?’ yang tayang di saluran Youtube King of Ye Reborn, pertama-tama ada jamaah yang melontarkan pertanyaan kepada Cak Nun. Dia bertanya, dengan kondisi yang ada saat ini, mungkinkah khilafah tegak di Indonesia?
Mendengar pertanyaan singkat tersebut, Cak Nun lantas memberi jawaban. Ia menilai, khilafah sangat mungkin tegak di Indonesia.
Namun, proses penegakkan tersebut bukan dilakukan dengan cara berteriak atau orasi di jalanan, melainkan melalui jalur konstitusi.
Cak Nun kembali mengingatkan, khilafah merupakan produk buatan Allah yang sengaja diturunkan ke bumi. Itulah mengapa, jika ada pihak yang tak senang dengan konsepnya, dia bakal berhadapan langsung dengan Sang Pencipta.
“Yang pasti khilafah itu idenya Allah. Nabi Adam dan keturunannya itu dilahirkan untuk menjadi khalifah. Nah, jadi kalau anti-khilafah, kamu berhadapannya sama Allah,” tegasnya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.
Namun, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya.
Tak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal, bisa jadi, hal tersebut keliru, alias tidak benar.
“Jadi kalau kamu enggak cocok sama HTI masih oke, kalau anti-khilafah ya itu tadi. Khilafah itu bikinan Allah, jangan kamu lawan terus anti-khilafah. Sana kamu berhadapan sama Allah, aku enggak ikut-ikut.” kata Cak Nun.
“Jadi kalau Anda berbeda pendapat dengan HTI, sangat wajar. Tapi kalau Anda anti-khilafah, salah,” sambung dia.
Lebih lanjut, Cak Nun juga bercerita mengenai pembubaran HTI yang kerap menggaungkan tegaknya khilafah di Tanah Air.
Dia melihat, HTI tidak benar lantaran tak punya strategi yang baik dalam penyebaran ajaran tersebut. Namun, di lain sisi, pemerintah juga salah karena mengambil keputusan sepihak.
“Menurut saya kedua-duanya salah. HTI-nya tidak menghitung secara strategis, pemerintahnya juga enggak santun. Harusnya kan tabayyun dulu, islah dulu,” sebut dia.
