Scroll untuk membaca artikel
Wakos Reza Gautama
Kamis, 13 Maret 2025 | 14:36 WIB
Ilustrasi Dishub Lampung membatas operasional angkutan barang selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. [Lampungpro.co]

SuaraLampung.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang pada 24 Maret 2025, sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari pemerintah pusat, tentang pengaturan lalu lintas serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran Idul Fitri Tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah.

"Pembatasan operasional angkutan barang saat Lebaran berlaku selama 16 hari, dimulai dari 24 Maret hingga 8 April 2025 baik di jalan nasional maupun jalan tol," kata Bambang Sumbogo dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com, Kamis (13/3/2025).

Menurut Bambang, berdasarkan SKB tersebut, pembatasan operasional angkutan barang nantinya akan diberlakukan mulai Senin 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Selasa 8 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Baca Juga: Jejak Harimau Sumatera Ditemukan di Lampung Barat, Imbauan Darurat Dikeluarkan

"Pembatasan ini meliputi semua ruas jalan mulai dari jalan tol hingga jalan nasional yang nontol. Ada pun kendaraan yang dilakukan pembatasan meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, hingga mobil barang dengan kereta gandeng," ujar Bambang Sumbogo.

Selain itu, pembatasan juga berlaku bagi mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir, batu hasil tambang, maupun bahan material bangunan.

Meski demikian, ada beberapa kendaraan angkutan yang diperbolehkan melintas selama arus mudik Lebaran Idul Fitri yakni mobil barang yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk pakan ternak, keperluan penanganan bencana alam, sepeda motor, dan barang pokok.

Meski diperbolehkan, namun angkutan barang tersebut harus dilengkapi dengan surat jalan muatan dengan ketentuan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.

Ada pun surat jalan muatan tersebut, berisi keterangan jenis barang yang diangkut tujuan pengiriman barang, nama, hingga alamat pemilik barang yang ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Baca Juga: Cek Kesiapan Terminal Rajabasa, Pelabuhan Bakauheni dan Stasiun Tanjungkarang Hadapi Pemudik

Menhub Tinjau UPPKB

Load More