Berantas Kriminal di Lampung, Polda Gencar Operasi Penegakan Hukum

SuaraLampung.id - Polda Lampung memperkuat upaya pemberantasan kejahatan jalanan dan premanisme, termasuk peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika mengatakan personelnya yang tersebar hingga tingkat polsek terus melakukan operasi penegakan hukum untuk menekan angka kriminalitas.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, baik dari kalangan masyarakat maupun oknum kepolisian.

Oleh karena itu, kata Helmy, setiap operasi akan selalu melibatkan pengamanan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Operasi Keselamatan Krakatau 2025: 11 Ribu Lebih Pelanggar Terjaring di Lampung

"Kami tidak akan membiarkan para pelaku kriminal bebas berkeliaran di Lampung. Masyarakat berhak atas rasa aman, dan kami akan terus bekerja keras untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang meresahkan, termasuk peredaran gelap narkoba," ujarnya.

Helmy juga mengapresiasi dedikasi para personel yang bekerja tanpa kenal lelah dalam menjaga keamanan. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir anggota kepolisian yang melanggar aturan.

"Setiap pelanggaran akan ditindak tegas guna menjaga citra kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat. Para anggota kepolisian telah membuktikan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan berkembang di Lampung. Kami terus meningkatkan strategi operasi agar semakin efektif," ujarnya.

Selain tindakan represif, kata Helmy, Polda Lampung juga mengedepankan langkah preventif dengan meningkatkan kehadiran polisi di titik-titik rawan kejahatan.

"Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan tindakan kriminal. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," katanya.

Baca Juga: 2.153 Pelanggaran Lalu Lintas di Lampung, Knalpot Brong Jadi Sasaran

Sementara itu, kata Kapolda, bagi anggota kepolisian yang terbukti melanggar dan merugikan masyarakat, pihaknya memastikan akan ada sanksi tegas sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari tindakan disiplin, sidang kode etik, hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).