Bandar Lampung Ajukan Status Kedaruratan Bencana ke Pusat Pasca Banjir Kepung 9 Kecamatan

SuaraLampung.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengajukan status kedaruratan bencana ke Pemerintah Pusat setelah dikepung banjir yang terjadi pada Jumat (17/1/2025) lalu.

Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan menuturkan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi yang hasilnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kedaruratan.

"Berdasarkan SK ini, kami mengusulkan status kedaruratan kepada Pemerintah Pusat," kata Iwan Gunawan, Rabu (22/1/2025).

Dia mengatakan bahwa pengajuan tersebut dilakukan karena melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut dimana terdapat 17 titik di sembilan kecamatan yang terdampak.

Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Permudah Pelayanan bagi Korban Banjir yang Kehilangan Dokumen Kependudukan

"Banjir yang melanda sembilan kecamatan ini tidak hanya merendam pemukiman warga tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan sarana lainnya," kata dia.

Menurut Iwan, status kedaruratan bencana banjir akan menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak.

"Tentu kami berharap bantuan dari Pemerintah Pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan memberikan bantuan yang signifikan kepada warga terdampak," kata dia.

Iwan mengatakan bahwa, dalam upaya pemulihan dampak banjir, Pemkot Bandar Lampung telah memanfaatkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar.

"Dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti evakuasi, logistik, hingga pengadaan peralatan penanganan bencana," kata dia.

Baca Juga: Dari Gatal Hingga Hipertensi, Ratusan Warga Korban Banjir Lampung Berobat ke Puskesmas

Diketahui hujan lebat yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) dengan intensitas tinggi dan jangka waktu yang cukup lama membuat sejumlah wilayah dilanda banjir cukup parah.