Ada Keluhan Pelayanan? Adukan ke Nomor Pribadi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras

SuaraLampung.id - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras membagikan nomor kontak pribadinya agar bisa diakses langsung masyarakat.

Abdul Waras ingin memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Salah satunya dengan membuka nomor pribadinya agar masyarakat bisa langsung mengadu, baik terkait harkamtibmas maupun kinerja jajarannya di lapangan.

Adapun nomor kontak/ handphone pribadi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras yaitu nomor 0812-7200-1999.

“Saya ingin memastikan tidak ada sumbatan informasi dari masyarakat, dan harapannya masyarakat bisa menggunakan layanan ini dengan bijak” ungkap Abdul Waras.

Selain nomor di atas, masyarakat juga dapat mengakses layanan hotline 110, jika ingin memberikan informasi maupun melaporkan terkait permasalahan gangguan kamtibmas di Kota Bandar Lampung.

“Kecepatan informasi yang diberikan, tentunya berdampak dengan kecepatan hadirnya sosok Polri di tengah tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan menjadi problem solving” ujar Abdul Waras.

Ia juga berharap dengan adanya hotline ini, dapat memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi maupun pengaduan terkait menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Sebelumnya, Polres Lampung Tengah membuka layanan hotline pengaduan selama masa kampanye hingga pemilu berakhir. Program hotline ini diluncurkan untuk menangkal berkembangnya hoaks dan disinformasi selama tahapan pemilu berlangsung.

"Kami menyiapkan hotline apabila masyarakat mendapatkan informasi terkait gangguan kamtibmas di nomor 081327758889. Silahkan menghubungi dan kami akan bertindak cepat," ujar Kapolresta Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo.

Baca Juga: Pakai Knalpot Brong, 47 Kendaraan Disita Polresta Bandar Lampung

Andik menjelaskan, nomor hotline ini sebagai pusat pengaduan jika masyarakat menemukan segala hal yang berpotensi mengganggu kamtibmas selama pelaksanaan pemilu.

"Yang paling penting agar jangan mudah percaya info hoaks dalam bentuk berita yang tidak jelas sumbernya," katanya.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi isu SARA yang biasanya makin gencar menjelang pencoblosan. (ANTARA)