Wakos Reza Gautama
Sabtu, 21 November 2026 | 17:02 WIB
Ilustrasi perbaikan jalan di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah menyepakati percepatan perbaikan infrastruktur jalan di 600 desa pada tahun 2027. [ANTARA]
Baca 10 detik
  • Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah menyepakati percepatan perbaikan infrastruktur jalan di 600 desa pada tahun 2027.
  • Program pembangunan jalan desa tersebut dilaksanakan secara swakelola serta melibatkan TNI agar anggaran lebih efisien.
  • Penentuan titik lokasi prioritas diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi warga dan membuka keterhubungan antarkawasan desa.

SuaraLampung.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota mengunci kesepakatan besar untuk mempercepat pembenahan infrastruktur perdesaan.

Pada 2027 mendatang, sebanyak 600 desa di Lampung ditargetkan bakal menerima proyek perbaikan jalan dengan panjang penanganan berkisar 700 meter hingga satu kilometer di setiap desa.

Program masif ini merupakan bagian dari peta jalan jangka menengah pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak lagi hanya terpusat di wilayah perkotaan.

"Untuk 2027 kita sudah sepakat. Pemerintah provinsi akan membantu bersama kabupaten serta kota. Kita akan secara masif memperbaiki jalan-jalan di desa. Ada sekitar 600 desa yang akan kita perbaiki," kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sabtu (21/11/2026).

Langkah besar pada 2027 tersebut bukan sekadar proyek satu tahun. Program ini merupakan pengembangan dari model perbaikan jalan desa yang lebih dulu diuji coba di sekitar 30 desa pada 2026.

Gubernur menargetkan skema penanganan 600 desa per tahun ini bergulir konsisten hingga 2029. Dengan ritme tersebut, dalam kurun waktu empat tahun diharapkan ada 2.400 desa yang jalannya tertangani.

"Kalau 600 desa satu tahun, berarti dalam empat tahun ada 2.400 desa. Dan sebelum 2030 seluruh desa sudah tertangani jalan desanya, minimal satu kilometer per desa," tegas Mirza.

Agar target panjang jalan tersebut tercapai secara maksimal, Pemprov Lampung menggabungkan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dengan pola pelaksanaan swakelola serta melibatkan Karya Bhakti TNI lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

"Pola pelaksanaan akan dilakukan secara swakelola, dan diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien. Sehingga panjang jalan yang ditangani dapat lebih optimal," jelasnya.

Baca Juga: Polda Lampung Ungkap 6 Kasus TPPO, Selamatkan 17 Korban Termasuk 8 Anak

Terkait penentuan titik lokasi, Pemprov Lampung akan menyelaraskannya bersama pemerintah kabupaten dan kota. Prioritas utama diarahkan pada ruas jalan desa yang menopang langsung aktivitas ekonomi warga, membuka keterhubungan antarkawasan, serta mendukung pengembangan hilirisasi di tingkat desa. (ANTARA)

Load More