Dua Bacaleg Ditetapkan TMS, Bawaslu Bandar Lampung Sebut Rawan Sengketa

SuaraLampung.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menyatakan penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif (caleg) DPRD Bandar Lampung rawan sengketa.

Pasalnya Bawaslu Bandar Lampung melihat adanya dua bakal caleg yang akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung.

Dua bakal caleg DPRD Bandar Lampung yang akan dinyatakan TMS oleh KPU berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung Hasanuddin Alam mengatakan, bakal caleg PBB yang TMS adalah pegawai salah satu BUMN.

Baca Juga: Hari Ini, Syamsuar Akhiri Tugas sebagai Gubernur Riau

"Ini sudah diklarifikasi tapi dia (bakal caleg PBB) tidak ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya, sehingga berpotensi TMS. Sementara, yang satu lagi bakal caleg PKB yang bersangkutan lompat ke PSI," kata dia.

Menurut Hasanuddin, status caleg PBB yang TMS berpotensi menimbulkan sengketa. Ini karena akan mempengaruhi nomor urut caleg di bawahnya yang berstatus memenuhi syarat (MS).

"Apabila ada bacaleg merasa dirugikan, baik secara administrasi maupun putusan, silakan lapor ke Bawaslu Bandar Lampung," kata dia lagi.

Hasanuddin mengatakan Bawaslu Bandar Lampung membuka posko pengajuan permohonan sengketa selama tiga hari kerja sejak DCT ditetapkan.

Ketua Divisi Teknis dan Humas KPU Kota Bandarlampung Fery Triatmojo mengatakan bahwa penetapan status TMS terhadap bakal caleg yang berpotensi TMS tersebut sudah melalui proses verifikasi administrasi.

Baca Juga: DCT Anggota DPRD Bandar Lampung Diumumkan Sabtu

"Untuk bakal caleg PBB, kami menanyakan langsung status pekerjaannya, yang bersangkutan mengakui bahwa karyawan salah satu BUMN," kata dia.