Kasus di GKKD Naik ke Penyidikan, FKUB: Itu Bukan Pelarangan Ibadah

SuaraLampung.id - Penyidik Polda Lampung menaikkan status kasus pelarangan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) dari penyelidikan ke penyidikan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Soemantri membenarkan, pihaknya sudah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Iya benar, statusnya sudah kami tingkatkan dan sudah diambil alih penangannya di Polda Lampung," kata AKBP Hamid Andri Soemantri dalam keterangannya, Kamis (23/2/2023) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.

Status penyidikan tersebut mulai diambil alih dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditres Krimum) Polda Lampung sejak Kamis (22/2/2023).

Baca Juga: Pembubaran Peribadatan di Gereja Kristen Kemah Daud, Kangkangi Konstitusi

"Saat ini prosesnya masih pemeriksaan saksi-saksi, lalu meminta keterangan dari pihak gereja dan dari warga sendiri," ujar Hamid Andri Soemantri.

Dengan dinaikkannya status perkara tersebut, Polda Lampung menghimbau masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan penangan kasusnya ke Polda Lampung. Polda Lampung memastikan, penanganan kasusnya akan terus berjalan.

FKUB Sebut Bukan Pelarangan Ibadah

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung Purna Irawan mengatakan bahwa peristiwa di Gereja Kristen Kemah Daud pada Minggu (19/03/2023) tersebut bukan pelarangan ibadah.

"Sesungguhnya bukan pelarangan ibadahnya tapi pelarangan tempat digunakan sebagai tempat ibadah sebab tempat yang dijadikan senagai tempat ibadah harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan sesuai dengan PBM MENDAGRI- MENAG RI no. 9/8 tahun 2006,"kata Purna Irawan melalui sambungan WhatsApp, Rabu (22/02/2023).

Baca Juga: Video Viral Aksi Massa Geruduk Tempat Ibadah di Bandarlampung, Pemerintah Harus Menjamin Hak Beribadah

Dia menjelaskan bahwa gedung dijadikan sebagai gereja harus memenuhi unsur pengguna sebanyak 90 orang dan didukung oleh 60 orang yang tinggal di lingkungan tempat ibadah tersebut selanjutnya ada verifikasi dan rekomendasi FKUB dan rekomendasi Kemenag.