SuaraLampung.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyidik kasus dugaan korupsi perencanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lampung Utara tahun anggaran 2018-2020. Proyek yang menelan anggaran Rp3,6 miliar tersebut diduga fiktif.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, penyidikan dugaan korupsi perencanaan RTLH Disperkim Lampung Utara dimulai 14 November 2022.
Hasil penyelidikan, ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dan tahapannya, dengan cara menyusun program kegiatan perencanaan yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik.
"Diduga ada yang melakukan kegiatan perencanaan fiktif; sehingga tidak mempunyai nilai manfaat. Besaran anggaran kegiatan perencanaan fiktif itu mulai 2018 senilai Rp1,45 miliar, 2019 Rp1,2 miliar, dan 2019 ada Rp960 juta," kata Hutamrin, Jumat (6/1/2023) dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Baca Juga: Titik Rawan Korupsi Penyelenggaraan Haji, KPK Minta BPKH Berbenah karena Bisa Jadi Bom Waktu
Kasus tersebut berawal dari informasi dan laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tingkat penyelidikan.
Kegiatan tersebut, dilakukan dengan cara menyusun program diawal kegiatan perencanaan dan mengusulkan anggaran di bawah Rp100 juta.
"Usulan itu tujuannya agar dapat dilakukan pengadaan Langsung, kemudian pihak dinas membentuk tim untuk mencari dan meminjam perusahaan jasa konsultansi. Selanjutnya dipilih langsung sebagai penyedia dalam kegiatan perencanaan RTLH," ujar Hutamrin.
Selanjutnya pihak dinas membuat sendiri hasil pekerjaan kegiatan perencanaan RTLH, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dibuat seolah-olah penyedia yang melaksanakan kegiatan perencanaan.
Dengan adanya kegiatan perencanan fiktif RTLH yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik, maka program kegiatan perencaan tersebut tidak memiliki nilai manfaat.
Baca Juga: Nikita Mirzani Kasih Clue ke KPK Kalau Mau Cari Dito: Coba Tanya Pacarnya Si Nindy..
Atas kegiatan perencanaan RTLH, telah dilakukan pencairan atas permintaan pihak oknum di Disperkim Lampung Utara. Selanjutnya uang yang telah dicairkan tersebut, diminta kembali ke oknum di Disperkim Lampung Utara.
Berita Terkait
-
Joko Anwar: Ada Guru Diajak Korupsi Kepala Sekolahnya
-
Skandal Vonis Lepas Minyak Goreng: Istri Hakim hingga Sopir PN Jakpus Diperiksa Kejagung
-
Kepala Cabang Bank Bengkulu Korupsi Rp 6,7 Miliar Karena Kecanduan Judi Online
-
Nah Lho! Nangis Layaknya Anak Kecil, Kabid DLH Tangsel Mewek usai Ditahan Kasus Korupsi Sampah
-
KPK Kebut Dokumen Affidavit untuk Kasus Paulus Tannos di Singapura Sebelum 30 April 2025
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
Terkini
-
Ribuan Warga Lampung Bersatu untuk Palestina: Babang Tamvan Serukan Boikot Produk Israel
-
Truk Pengangkut Rongsokan Hantam Pelabuhan Bakauheni: Diduga Rem Blong
-
Cuaca Buruk di Bandara Radin Inten II, Lion Air Mendarat di Palembang
-
Konflik Satwa-Manusia di Lampung Mengerikan: 9 Nyawa Melayang
-
Kades Ditandu 12 Km Demi Berobat: Realita Pesisir Barat Usai Lepas Status Daerah Tertinggal