Terlantarnya Muslim Rohingnya dan Palestina, PM Malaysia Desak Penghapusan Hak Veto di DK PBB

SuaraLampung.id - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PB) menghapus vak veto. Usulan ini disampaikan Ismail saat bertemu Sekjen PBB  António Guterres.

Wacana penghapusan hak veto di PBB didasari sikap organisasi dunia itu yang tidak memberikan solusi terhadap Palestina dan muslim Rohingya di Myanmar. 

“Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” kata Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin (26/9/2022).

Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto yang berkekuatan besar.

Baca Juga: Tegas! PM Malaysia Minta Sekjen PBB Hilangkan Hak Veto Lima Negara Adidaya

Karenanya, ia bersikeras bahwa hak veto harus dihilangkan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar.

“Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar dia.

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.

Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga ia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York.

Baca Juga: Bertemu Mahmoud Abbas di AS, PM Malaysia Dukung Penuh Palestina Merdeka

Menurut dia, masalah besar yang terjadi adalah Dewan Keamanan yang mempraktikkan hak veto, dan sering disalahgunakan oleh kepentingan kekuatan dunia yang memilikinya.