SuaraLampung.id - Pembentukan Dewan Kolonel yang digagas sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP mendapat reaksi keras dari partainya.
Bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kaget begitu mendengar kabar adanya pembentukan Dewan Kolonel.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati Soekarnoputri kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP tersebut.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDIP berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres yang dinamikanya sangat kuat. Ia menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini ialah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.
“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," kata Hasto.
Hasto sendiri menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, “Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya pula.
Baca Juga: Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," katanya pula.
Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," ujarnya lagi. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
-
Masa Jabatan Gubernur Anies Baswedan Berakhir, PDIP Punya Kandidat Jago DKI 1 dari Semarang ?
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI Perjuangan, Pertanda Partai Banteng Moncong Putih Pecah?
-
DPP PDIP Sanggah Bentuk Tim Dewan Kolonel untuk Pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024
-
Soal Dewan Kolonel, Hasto Minta Kader Disiplin Soal Urusan Pencapresan: Berpolitik Harus Sesuai Konteks
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG
-
Pasokan Pangan MBG Diperkuat dari Desa, BGN Gandeng Masyarakat dan UMKM
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG