Demo Tolak BBM Diwarnai Aksi Bakar Ban, Mahasiswa Robohkan Pagar DPRD Bandar Lampung

SuaraLampung.id - Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kantor DPRD Bandar Lampung, Rabu (7/9/2022). 

Pada demo penolakan kenaikan BBM itu, mahasiswa membakar ban hingga merobohkan pagar Kantor DPRD Bandar Lampung.

Mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Gedung DPRD Bandar Lampung dihalangi aparat keamanan dengan kawat berduri (Barrier) yang terpasang di depan pintu masuk gedung.

Dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com, mahasiswa yang merangsek masuk berhasil melepas kawat berduri. 

Dalam unjuk rasa tersebut, massa PMII meneriakkan yel sebagai bentuk protes. "Naik, naik, BBM Naik, Tinggi, tinggi, sekali," teriak mereka. Selain itu, pengunjuk rasa juga menyerukan kata "revolusi, revolusi, revolusi!.

Ketua PMII Cabang Bandar Lampung, Muhanmad Julianto mengatakan, pihaknya bersikap menolak secara tegas, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk serius dalam memberantas mafia BBM.

"Kami minta pemerintah, untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Kami juga mendorong pemerintah, untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," kata Julianto.

Mereka menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM juga dianggap akan mempercepat tingginya inflasi, untuk meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.

"Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum, karena akan merambat ke seluruh sektor. Termasuk dalam hal ini, terkait harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat," ujar Julianto.

Baca Juga: Mahasiswa Protes BBM Naik Bakar Ban di Depan DPRD Sumut: Ini Bentuk Kami Meluapkan Kekecewaan!

Selain itu, dengan menaikkan harga BBM akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara, terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya. Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan dan penerima manfaat BBM bersubsidi.