Jenderal Andika Beberkan Kondisi Internal TNI ke Komisi I DPR, Effendi Simbolon: Ada Pembangkangan

SuaraLampung.id - Hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dikabarkan tidak harmonis. 

Ketidakharmonisan hubungan dua jenderal ini terkuak pada saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI Dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022).

Adalah anggota fraksi PDIP Effendi Simbolon yang secara terang-terangan menyebut adanya ketidakharmonisan antara Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung. 

Dalam rapat tersebut, bahkan Effendi Simbolon menyebut ketidakharmonisan ini salah satu penyebabnya adalah tidak diterimanya anak Jenderal Dudung masuk Akademi Militer (Akmil).

Baca Juga: Terpopuler: Persib Tekor Rp 450 Juta Gara-gara Ulah Oknum Bobotoh, Reka Ulang Saat Aseng Habisi Nyawa Purnawirawan TNI

Pada kesempatan wawancara di Kompas TV bersama Aiman, Effendi Simbolon kembali membahas mengenai disharmoni antara Panglima TNI dan KSAD. 

Aiman sempat mencecar Effendi mengenai hubungan tidak lulusnya anak Jenderal Dudung di Akmil dengan disharmoni hubungan Panglima TNI dan KSAD. 

"Mungkin anda kutipnya hanya masalah anak KSAD, anak Jenderal Dudung yang tidak masuk karena masalah umur yang belum sesuai cukup umurnya dan juga tinggi badan, itu informasinya. Itu salah satu yang mencuat yang kami dapati informasi masalah-masalah disharmoni antarmereka," ujar Effendi dikutip dari Youtube Kompas TV.

Menurut Effendi, dugaan ketidakharmonisan hubungan Jenderal Andika dengan Jenderal Dudung tidak hanya terletak pada persoalan anak Jenderal Dudung. 

Kata dia, banyak hal yang terlihat yang menunjukkan ketidakharmonisan antara Andika dengan Dudung di institusi TNI seperti penegakan hukum, pembinaan, soal kebijakan, penganggaran, wanjakti.

Baca Juga: Momen 'Di Mana Ada Jenderal Andika, Tak Ada KSAD Dudung', Hingga Muncul Sebutan Gerombolan Ormas

"Justru dari A sampai Z, Z itu mungkin soal anak KSAD lah itu muncul yang serta merta menurut panda panpus tidak lulus karena masalah umur, masalah tinggi badan yang kemudian Panglima TNI penentu akhir pantukhir pusat, kemudian menjadi suatu prinsip akhirnya anaknya dimasukkan dengan hubungan dari Menhan dan seterusnya ini kan satu contoh yang ingin kita dalami dari penjelasan mereka. Dijawab oleh Panglima, tapi pak Dudungnya tidak ada," beber Effendi.