Sudah 5 Bulan Honor Perangkat Desa tak Dibayar, Pengurus APDESI Lampung Timur Mengadu ke Mendagri

SuaraLampung.id - Sudah lima bulan terakhir ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum membayar honor perangkat desa. 

Tak terima dengan kondisi tersebut, sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Timur, bertolak ke Jakarta hendak menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Langkah pengurus APDESI Lampung Timur menemui Mendagri ini karena sudah tidak ada solusi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

"Sebelumnya kami juga sudah menemui Pak Sekda Lampung Timur, namun dijanjikan akan dibayarkan di bulan September menunggu anggaran perubahan nanti," kata Ketua Apdesi Kabupaten Lampung Timur Guna Wijaya. Senin (29/8/2022).

Meskipun sudah mendapat iming-iming akan dibayar September, pengurus Apdesi Lampung Timur tetap berangkat ke kantor Kemendagri untuk menyampaikan keluhan sejumlah kepala desa seperti lambatnya pembayaran hak honor perangkat desa.

"Honor perangkat desa, mencakup honor kades, sekretaris desa (sekdes), kepala urusan desa (kaur), dan kepala dusun, ini hak kami sudah lima bulan hampir enam bulan belum kami terima hak kami," ujar Guna Wijaya.

Guna Wijaya mengatakan, jumlah kades di Lampung Timur sebanyak 264 kades. Jika ditotal honor perangkat desa yang harus dibayarkan selama 5 bulan terakhir sebanyak Rp63 miliar.

" Upaya bertemu dengan wakil rakyat sudah, Sekda sudah, dan karena kami kurang yakin malam ini kami berangkat ke Jakarta, jangan sampai September nanti ratusan perangkat desa di Lamtim kecewa besar," tegas Kades Labuhan Maringgai tersebut.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, berupaya akan mencarikan jalan keluar persoalan honor perangkat desa yang sudah lima bulan belum terbayarkan. Mantan anggota DPRD Lamtim itu berjanji akan berkoordinasi dengan pihak legislatif.

Baca Juga: Pastikan Payung Hukum, Perangkat Desa Adat Anturan Datangi Kejari Buleleng Terkait Pengaktifan LPD Anturan

"Memang uangnya belum ada, sehingga kami akan berkordinasi dengan DPRD untuk dilakukan pembahasan anggaran perubahan, guna dibayarkan kepada perangkat desa," jelas Azwar Hadi.

Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKB Ahmad Basuki ketika dimintai keterangan terkait keluhan kepala desa karena sudah lima bulan honornya belum terbayarkan, Ahmad Basuki tidak memberikan banyak penjelasan.

"Saya belum dilantik," jawab Basuki melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Moch Jusuf, saat hendak dimintai keterangan persoalan tersebut, melalui sambungan telpon tidak diangkat. Pesan singkat melalui WhatsApp juga tidak dibalas.

Kontributor : Agus Susanto