SuaraLampung.id - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).
Menurut DPRD Metro, serapan anggaran pada dua dinas ini cukup tinggi tapi tidak diimbangi dengan hasil maksimal.
Hal itu diungkapkan Ketua fraksi PKS, Yulianto, pada sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (5/7/2022) petang.
Menurut Yulianto, kondisi berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, bangunan tak terawat, dan terbengkalai. Selain itu, capaian pendapatan asli daerah (PAD) juga rendah dan dinilai jauh dari harapan.
Mewakili enam fraksi lainnya, Yulianto membeberkan pandangan umum fraksi seluruh fraksi menyangkan serapan anggaran yang besar di DPUTR dan DPKP tidak diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai.
"Padahal kalau dilihat realisasi belanja daerah Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap 89,54 persen. DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27 persen. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan," kata dia dikutip dari Lampungpro.co--jaringan Suara.com.
Tak hanya itu, DPRD juga mengevaluasi kinerja Wali Kota Metro, Wahdi Siradjudin, untuk memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal menghasilkan produk pembangunan.
"Sehingga tidak sedikit ruas jalan yang baru diperbaiki dengan metode patching atau tambal sulam, namun tidak lama kemudian kondisinya rusak lagi. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitas," kata dia.
Pada kesempatan itu, Yulianto, mengapresiasi kepedulian warga Kota Metro dalam gerakan moral Gotong-royong menimbun jalan rusak.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Harga Bawang Merah di Kalbar Tembus Rp 60.000 Per Kilogram
Dia bahkan menyebut pemerintah Kota Metro beruntung memiliki masyarakat yang proaktif terhadap kritik pembangunan.
"Pemerintah Kota Metro sangat beruntung, karena warganya sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi, secara swadaya melakukan gerakan gotong royong menimbun jalan rusak parah. Seperti yang dilakukan warga di Jalan Sukarno-Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Letjend Suprapto di Metro Selatan, Jalan Pattimura Metro Utara, dan gerakan masyarakat di beberapa jalan rusak lainnya," kata dia.
Tak hanya itu, dia memaparkan persoalan APBD 2021 yang merupakan titik awal RPJMD 2021-2026 yang juga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur namun belum maksimal.
"Menurut kami belum ada peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Sebaliknya, yang tampak adalah infrastruktur yang makin memprihatinkan. Banyak ruas jalan rusak, drainase tak berfungsi, pembangunan sumur bor tanpa realisasi, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Realisasi PAD Belum Maksimal
Selain DPUTR dan DPKP, Dewan juga menyoroti sektor peningkatan PAD bersumber retribusi.
Berita Terkait
-
Jelang Idul Adha, Harga Bawang Merah di Kalbar Tembus Rp 60.000 Per Kilogram
-
Kampung Literasi Metro dan PKBM Ronaa Kembangkan Skill Kriya Terapan
-
Siswa Dan Lurah Desa Temesi Protes Karena Tak Diterima di Sekolah Idaman
-
Tertibkan Kemacetan Di Senopati, Kapolda Metro: Taruh Anggota Dan Derek Di Situ, Parkir Liar Tarik!
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Target 2 Juta Wisatawan Nusantara Tahun Ini
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Potensi Tembus Rp165 Triliun, Hilirisasi Pertanian Lampung Baru Sentuh 40 Persen
-
Targetkan 2.400 Desa hingga 2029, Pemprov Lampung Gandeng TNI Kebut Perbaikan Jalan Desa
-
Aniaya Pemuda Perbaiki Motor Mogok, 12 Remaja Geng Motor di Pringsewu Ditangkap
-
Polda Lampung Ungkap 6 Kasus TPPO, Selamatkan 17 Korban Termasuk 8 Anak
-
Tak Terlihat Sepekan, Lansia di Lampung Utara Ditemukan Membusuk di Kebun Bambu