Sahabat Jenderal Dudung Disebut Kuasai Proyek Pengadaan Alutsista, Ini Penjelasan TNI AD

SuaraLampung.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman diterpa isu miring mengenai proyek alat utama sistem pertahanan (alutsista) di TNI. 

Jenderal Dudung diberitakan melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista di TNI.  Dalam berita itu disebut proyek pengadaan alutsista di Angkatan Darat dikuasai oleh salah seorang sahabat KSAD.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna membantah KSAD Jenderal Dudung melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista.

"Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku Kepala Staf Angkatan Darat memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional serta menaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

Baca Juga: Terjadi Lagi, Keluarga Ditipu TNI Gadungan Dijanjikan Nikah hingga Uang Lenyap Rp 80 Juta

Dia menjelaskan mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan No 14 Tahun 2020, dengan proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di UO.

Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.

"Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," ujarnya.

Kata dia, KSAD tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapa pun.

Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini.

Baca Juga: Oknum Anggota TNI Diduga Terlibat Bentrok Antar Warga di Kepulauan Yapen Ditangkap

Atas beredarnya berita-berita itu, Kadispenad mengatakan bahwa pihak TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk melakukan penelusuran dan proses lanjutan informasi tersebut karena tidak disertai data dan fakta sehingga mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan KSAD.