SuaraLampung.id - Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) membantah pernyataan Ketua PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengenai masalah registrasi peserta muktamar.
Gus Ipul mengungkapkan adanya permasalahan peserta Muktamar ke-34 NU saat melakukan registrasi online sehingga beberapa melakukan registrasi secara manual.
Pernyataan Gus Ipul ini dibantah Sekretaris Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU Syahrizal Syarif. Menurutnya, tidak ada peserta Muktamar yang melakukan registrasi manual.
"Mungkin ada salah satu tokoh NU yang menyebutkan registrasinya manual. Yang benar adalah registrasi itu kemudian bagi mereka yang jauh tempatnya, yang gak ada sinyal, di tempat registrasi dilakukan pembimbingan, pendampingan registrasi online," ujar Syahrizal Syarif di Lampung, Kamis (23/12/2021) dikutip dari ANTARA.
Syahrizal mengatakan pada dasarnya seluruh registrasi peserta dilakukan secara daring. Kondisi itu sejalan dengan semangat NU yang ingin terus bertransformasi serta adaptif dengan dunia digital.
Ia menegaskan registrasi daring ini dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya serta demi meminimalkan adanya kecurangan.
"Tapi harus dilihat bahwa registrasi 'online' itu juga merupakan upaya kita mengurangi kerumunan pada saat registrasi. Jadi harus dilihat dari sisi itu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua PBNU Saifullah Yusuf mengkritik kesiapan Panitia Pelaksana Muktamar NU Ke-34 karena hingga sehari menjelang pelaksanaan muktamar banyak peserta yang tidak bisa melakukan registrasi secara daring karena terkendala jaringan.
"Panitia tidak mengantisipasi ini. Karena manual peserta menumpuk dan panitia tidak siap," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Baca Juga: NasDem: Kami Ingin Setelah Muktamar NU Tak Ada Lagi Perpecahan
Gus Ipul mengatakan registrasi peserta yang dilakukan secara daring itu memiliki kelemahan. Salah satunya, sistem yang dibuat tidak bisa melakukan verifikasi apakah pengurus daerah itu sah atau tidak. SK itu menjadi salah satu syarat sahnya peserta.
Maka dari itu, Gus Ipul meminta masalah ini bisa diselesaikan karena bisa berdampak pada pelaksanaan muktamar.
"Jangan sampai main-main dengan peserta yang punya hak pilih," kata dia. (ANTARA)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Promo Solaria 9.9! Express Bowl Ayam Teriyaki hanya Rp1.000
-
Bakauheni Menuju Pelabuhan Masa Depan: Green Port Raksasa Penjaga Lingkungan
-
5 Kabupaten di Lampung Diterjang Banjir, Apa Pelajaran yang Bisa Dipetik?
-
Detik-detik Mencekam di Ladang: Petani Sekampung Udik Dibacok Kawanan Begal, Motor Raib!
-
Kakak Beradik Ditemukan Tewas Berpelukan di Pesisir Barat, Pelakunya Mahasiswa Tetangga Korban