SuaraLampung.id - Beberapa waktu terakhir bentrok antara prajurit TNI dengan anggota Polri beberapa kali terjadi. Keributan ini tidak cukup diselesaikan dengan kata damai.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan penyelesaian bentrok TNI dan Polri tidak hanya cukup dengan kata damai melainkan harus tetap diproses hukum.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mendukung proses hukum terkait keributan yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri.
"Apalagi Panglima TNI Jenderal TNI Andi Perkasa juga telah menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri yang terlibat keributan tidak cukup hanya diselesaikan dengan cara damai, tapi harus diproses hukum," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/12/2021) dikutip dari ANTARA.
Lemkapi mendukung sepenuhnya komitmen Panglima TNI. "Kita harapkan tidak ada lagi konflik atau ribut-ribut antara anggota oknum Polri dan TNI," katanya menegaskan.
Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, konflik antara oknum anggota TNI dan Polri akan membuat masyarakat resah.
Masyarakat, katanya, sangat mengharapkan kehadiran anggota TNI dan Polri memberikan rasa aman dan keteladanan di tengah masyarakat.
"Kalau masih ada anggota yang konflik, kita setuju dua-duanya tidak ada istilah damai tapi harus diproses dan diberikan sanksi tegas," ujar pakar hukum Kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Edi juga mengajak seluruh jajaran Polri dan TNI untuk meningkatkan sinergitas dan kekompakan di lapangan agar masyarakat merasa nyaman
Baca Juga: Tagar #PercumaAdaPolisi Trending di Twitter, Ini Reaksi Polri
"Sinergitas Panglima TNI dan Kapolri selama ini sangat bagus. Hubungan kerja kedua pimpinan lembaga keamanan negara ini banyak dipuji masyarakat dan harus dicontoh seluruh anggota TNI dan Polri," katanya.
Sebelumnya, keributan terjadi antara oknum anggota TNI dan dua Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Jl Rijal, Kota Ambon, Maluku, pada Rabu (24/11/2021).
Perkara ini dipicu oleh pengendara sepeda motor yang tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan.
Pada 27 November, keributan anggota TNI dan Polri juga terjadi di Timika yang dipicu masalah jual-beli rokok.
Saat kunjungan kerja di Ambon, 9 Desember, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan personel yang terlibat dalam aksi kekerasan dengan warga sipil maupun anggota institusi lainnya diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
Andika memberikan contoh kasus perkelahian satu anggota TNI dengan dua Polisi Lalu Lintas di Ambon yang kini dalam proses hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
BGN Siapkan Sanksi Finansial bagi SPPG yang Abaikan Standar Dapur MBG
-
BGN Ingatkan Mitra dan Yayasan Tingkatkan Kepedulian terhadap Sekolah Penerima MBG
-
Pasokan Pangan MBG Diperkuat dari Desa, BGN Gandeng Masyarakat dan UMKM
-
Dapur MBG Wajib Penuhi SOP, BGN Siap Evaluasi dan Sesuaikan Insentif Fasilitas
-
BGN Tegaskan Kewajiban Kepemilikan SLHS sebagai Syarat Operasional SPPG