Wakos Reza Gautama
Ilustrasi Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin. Harta Kekayaan Azis Syamsuddin tembus Rp 100 miliar. [Dok : DPR]

SuaraLampung.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap terhadap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain. 

Dilihat dari harta kekayaannya, Azis Syamsuddin memiliki total kekayaan Rp 100.321.069.365.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Sabtu (25/9/2021), Azis Syamsuddin terakhir melaporkan kekayaannya pada 22 April 2021 untuk pelaporan tahun pelaporan 2020 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Adapun rinciannya, Azis memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp89.492.201.000 yang tersebar di Kota Jakarta Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Belum Minta Bantuan Hukum ke Golkar, Posisi Wakil DPR Diganti

Selanjutnya, ia juga tercatat memiliki enam kendaraan bermotor senilai Rp3.502.000.000 terdiri dari motor Harley Davidson, motor Honda Beat, mobil Toyota Kijang Innova, mobil Toyota Alphard, dan dua mobil Toyota Land Cruiser.

Azis juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp274.750.000 dan kas dan setara kas senilai Rp7.052.118.365.

KPK pada Sabtu dini hari telah mengumumkan Azis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Azis memberikan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) senilai Rp3,1 miliar untuk meminta bantuan mengurus kasus di Lampung Tengah diduga melibatkan Azis dan Aliza Gunado (AG) yang sedang diselidiki KPK.

Aliza Gunado merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Baca Juga: Azis Syamsuddin Tajir Melintir, Punya Kekayaan Rp100 Miliar

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komentar