Solidaritas, Para Pegawai Aktif KPK Mendesak Pimpinan KPK Angkat 75 Pegawai tak Lolos TWK

SuaraLampung.id - Sebanyak 518 pegawai aktif KPK menyatakan solidaritasnya terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 

Para pegawai aktif KPK ini meminta pimpinan KPK segera mengangkat 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Permintaan ini disampaikan 518 pegawai aktif KPK dalam pernyataan tertulis. 

"Kami 518 orang pegawai aktif KPK, di luar 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) meminta pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menunjukkan komitmen KPK untuk patuh dengan hukum yang berlaku," demikian disampaikan perwakilan pegawai KPK dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/8/2021) dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: 518 Pegawai Desak Pimpinan KPK Angkat 75 Orang Tak Lolos TWK

Dalam pernyataan tersebut, tertulis bahwa jumlah pegawai aktif yang akan memberikan dukungan dapat terus bertambah sebagai satu tubuh yang tidak terpisahkan dari mereka yang dinyatakan TMS.

"Demi menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitusional para pegawai sesuai rekomendasi Ombudsman RI (ORI) yang sejalan dengan arahan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta amanat Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945," demikian tertulis dalam pernyataan.

Sejumlah 518 pegawai tersebut juga meminta KPK menjadi percontohan lembaga penegak hukum yang baik dengan melaksanakan seluruh tindakan korektif dari ORI.

"Untuk membuktikan pernyataan pimpinan sendiri dalam berbagai forum bahwa tidak ada niat untuk memberhentikan pegawai KPK," ungkap pegawai.

Momentum temuan ORI tersebut disebut menjadi salah satu pembuktian niat pimpinan KPK yang sesungguhnya atas persoalan TWK dalam proses peralihan status kepegawaian KPK.

Baca Juga: Blak-blakan! Novel Baswedan Sebut Firli Cs Bersekongkol Mau Hancurkan KPK

KPK disebut bukan sekadar tempat untuk bekerja atau mencari nafkah, lebih dari itu, KPK adalah simbol dari harapan pasca-reformasi untuk menuju Indonesia yang bebas dari korupsi, nepotisme serta kolusi.