Kritik ASN yang Minta Dilayani, Presiden Jokowi: Ini Bukan Zaman Kolonial Lagi

SuaraLampung.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Jokowi, ASN bukanlah pejabat yang dilayani malah sebaliknya harus melayani masyarakat.

"ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu, itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Presiden Joko Widodo dalam kanal Youtube pada Selasa (27/7/2021) dilansir dari ANTARA.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara "Peluncuran Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa" yang ditayangkan di 50 kanal Youtube kementerian/lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ucap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani untuk membantu masyarakat.

"Untuk itu ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara," kata Presiden menambahkan.

Otoritas dan sumber daya tersebut, menurut Jokowi, harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah bangsa dan negara.

"Serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN," ungkap Presiden.

Baca Juga: Ada di Indonesia! Viral Rumah Beda Negara, Mau Minum Ngambilnya di Luar Negeri

Baca juga: Presiden Jokowi putuskan memperpanjang PPKM Level 4 dengan beberapa penyesuaian

Alasannya adalah karena banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah atau oleh satu Kementerian atau satu lembaga maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu.

Artinya kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting.

"Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. saat ini dunia menjadi serba 'hybrid', serba kolaboratif tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah dan ego ilmu," tutur Presiden.

Presiden juga memberikan kebebasan ke pemerintah daerah untuk membuat slogan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.

"Kita semua sangat sering mendengar semboyan slogan ataupun mutu sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing, ada yang semboyannya 'Berhati nyaman', ada yang 'Berirama', 'Bersahabat' dan masih banyak lagi," papar Presiden.

Menurut Presiden, variasi semboyan antardaerah itu baik-baik saja karena merujuk pada kekhasan masing-masing daerah sehingga memperkaya keberagaman Indonesia, namun semboyan itu harus sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal.

"Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara di manapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai 'core values' yang sama," ujar Presiden menegaskan.

ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, administrator, petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama.

"Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama," kata Presiden.

Acara tersebut juga dihadiri secara virtual oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, sekjen/sestama/sekretaris kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, sekda provinsi/kabupaten/kota, serta seluruh ASN di Indonesia. (ANTARA)