Scroll untuk membaca artikel
Wakos Reza Gautama
Senin, 21 Juni 2021 | 08:59 WIB
ILustrasi Presiden Joko Widodo. Hasil Survei SMRC menyebutkan publik tolak Presiden Jokowi tiga periode. [SuaraSulsel.id / Sekretariat Presiden]

SuaraLampung.id - Politik nasional sedang hangat dengan isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode. Pro kontra muncul di masyarakat dengan wacana Jokowi tiga periode. 

Terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei mengenai sikap masyarakat terhadap wacana Jokowi tiga periode. 

Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas warga Indonesia tidak setuju Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2024.

"Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6/2021) dilansir dari ANTARA.

Baca Juga: Dewan Gereja Papua Barat Kutuk Jokowi, Alasannya Gegera Ini

Survei SMRC juga menunjukkan mayoritas warga (74 persen) menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden dua kali dipertahankan.

"Yang ingin masa jabatan presiden diubah hanya 13 persen, dan yang tidak punya sikap 13 persen," ujar Ade.

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan bahwa narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden, tidak didukung oleh mayoritas warga Indonesia.

"Memang dukungan terhadap gagasan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden nampak cukup tinggi, yakni sekitar 40 persen," kata Ade.

Namun, lanjut dia, persentase itu lebih rendah secara signifikan dibandingkan mereka yang menganggap Jokowi cukup menjabat dua kali yang mencapai 53 persen.

Baca Juga: Isu Presiden 3 Periode, Refly Harun: Banyak Orang yang Lebih Hebat dari Jokowi

Apalagi, tambah Ade, 74 persen warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

Load More