SuaraLampung.id - Turunnya besaran tunjangan bagi kepala desa ditolak para kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan. Para kades ini tak terima tunjangannya menurun tajam.
Sempat ada pertemuan antara kades dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu membahas tunjangan kades ini. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Para kades ini pun menyampaikan ketidakpuasannya dengan mendatangi kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (8/3/2021). Tuntutan para kades ini adalah dikembalikannya besaran tunjangan seperti sediakala.
Berdasarkan pantauan Lampungpro.co---jaringan Suara.com, sebelum mendatangi kantor bupati mereka berkumpul di lokasi Masjid Agung Kalianda. Sekitar pukul 09.25 WIB sebagian massa mulai bergerak ke arah kantor bupati. Di lokasi, sementara petugas kepolisian sudah standby untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan damai.
Baca Juga: Warganya Tewas Akibat Jembatan Runtuh, Ini Reaksi Bupati Lampung Selatan
Meski menunggu cukup lama, akhirnya perwakilan para kepala desa dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Thamrin bersama bersama beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lamsel. Kades Klaten Toto menuturkan, kedatangan pihaknya untuk meminta keadilan.
Pasalnya, selama ini pemerintah sampai pusat meminta agar pemerintah desa menciptakan pelayanan prima. Namun anggaran untuk desa malah dilakukan penyesuaian.
"Kegiatan di desa itu banyak sekali pak. ATK dan sebagainya. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Kalau biaya operasional ini Rp100 ribu per hari saja artinya butuh anggaran untuk itu. Masak dari siltap kami. Kami minta keadilan dan kebijakan, mohon (penyesuaian) ini ditinjau ulang kembali," ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Sekda Lampung Selatan Thamrin menyatakan, penyesuaian itu terjadi karena terjadi lantaran adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
"Jadi bukan kita saja. Ini juga perlu dipertimbangkan berdasarkan keuangan daerah. Dinas saja dilakukan penyesuaian sampai 50 persen," terangnya.
Baca Juga: Sering Peras Kepala Sekolah dan Kades, Tiga KPK Gadungan Diamankan Polisi
Menyikapi adanya penyesuaian besaran tunjangan bagi para kepala desa dan perangkat desa itu, Thamrin mengutarakan bila anggaran itu sifatnya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.
Berita Terkait
-
Kasus Pagar Laut Dikembalikan ke Mabes Polri, Pakar Harapkan Aktor Kelas Kakap Ikut Dijerat Hukum
-
Soal Kades Klapanunggal Palak THR, Dedi Mulyadi Geram: Sama dengan Preman, Harus Diproses Hukum
-
Kronologi Kades Klapanunggal Minta Jatah Rp165 juta ke Perusahaan Berkedok THR
-
Theme Park Pertama di Lampung Selatan dengan Sensasi Wisata Pantai, Siap Buka Jelang Lebaran
-
Radityo Egi Pratama dari Partai Apa? Bupati Termuda di Lampung yang Punya Harta Rp34 Miliar
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
-
Aspirasi Tersampaikan, Ini Momen Aksi TPUA di Rumah Jokowi Dikawal Humanis Polresta Solo
Terkini
-
Rumah Kepala Ombudsman Lampung Dibobol Maling: Motor, Laptop, iPad Raib
-
Geger! Korupsi Tol Lampung Terungkap: Negara Rugi 66 Miliar, Waskita Karya Terseret?
-
Anggaran PSU Pilkada Pesawaran Kapan Cair? Ini Harapan KPU
-
Kisah Sukses: Ibu Rumah Tangga di Tapanuli Utara Ubah Nasib dengan Ulos, Kini Mendunia!
-
Apa Kabar Kasus Korupsi Gerbang Rumdis Bupati Lampung Timur? Ini Kata Kejati