Bertaruh Nyawa Sendirian, Gelandangan Melahirkan di JPO di Bandar Lampung

SuaraLampung.id - Di saat Menteri Sosial Tri Rismaharini fokus memelihara para gelandangan, justru yang terjadi Bandar Lampung sebaliknya. Seorang gelandangan harus bertaruh nyawa sendirian melahirkan sang bayi. Mirisnya ini terjadi di atas jembatan penyeberangan orang (JPO).

Tubuh wanita tergolek lemah di pojok ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung, Rabu (13/1/2021) sore.

Dua selang dari empat botol infus dipasang di tangannya. Lirih terdengar suaranya mengerang kesakitan.

“Perut saya mules, mau mising (buang air besar),” erangnya terus menerus. Sesekali ia memejamkan matanya karena sudah tidak kuat bersuara. 

Tak ada satupun sanak saudara yang menemani wanita ini. Hanya ada seorang bidan yang dengan sabar merawatnya. “Sudah lumayan stabil, tapi masih sangat lemah,” ujar Bidan Dara.

Sementara dua orang staf Dinas Sosial Lampung terlihat bergantian menjaga, dan membelikan keinginan wanita tersebut. Seperti saat wanita tersebut meminta dibelikan es buah, staf dinsos itu terlihat membelikannya.

Tak diketahui identitas wanita berbaju merah muda lusuh itu. Dia sehari-harinya adalah gelandangan yang biasa mangkal di seputaran Jalan Raden Intan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. 

“Saya lupa nama dan rumah saya. Sehari-hari ngemis dan nggelandang untuk makan. Saya mau pulang,” ungkapnya lirih kepada Suaralampung.id.

Wanita ini mengaku selama ini hidup sendiri dan menggelandang. “Saya gak punya anak, gak punya suami. Aduh, mulessss,” ujarnya lalu kemudian tertidur.

Baca Juga: Risma Bersumpah Tidak Pernah Punya Niat Cari-cari Gelandangan

Wanita ini dirawat di IGD RSUD Dadi Tjokrodipo karena baru saja melahirkan secara  bayinya secara prematur. 

Mirisnya, wanita ini melahirkan di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) tempat dia biasa mangkal di Jalan Raden Intan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu (13/1/2021). 

“Anaknya sementara ini masih inkubator karena lahir prematur,” ungkap Dara, bidang yang menanganinya.

“Jenis kelamin anaknya perempuan, lahir dengan berat 1,6 kg,” terus Dara. Saat ini pihak medis masih fokus menangangi pemulihan kesehatan wanita tersebut.

Pihak dinas sosial Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung saat inipun masih belum mau berkomentar, terkait wanita tuna wisma tersebut.

“Sementara ini semua pihak masih fokus merawat wanita itu,” ungkap salah seorang staf Dinas Sosial Lampung yang ditanya usai membelikan es buah pesanan wanita itu, serta tidak mau disebutkan namanya.

M. Amin, seorang petugas keamanan mengatakan kepada suaraLampung.id, awalnya ada yang datang melapor ke pos keamanan bahwa ada orang yang ingin melahirkan di jembatan penyeberangan.

“Kami langsung bergegas menuju ke jembatan penyeberangan,” kata Amin. Ternyata, sampai disana, menurut Amin, sang jabang bayi sudah lahir.

“Tapi tali pusarnya belum terlepas, karena wanita itu melahirkan sendiri. Kami sempat panik, namun langsung menghubungi pihak rumah sakit,” ujar Amin.

Menurut Amin, wanita itu sudah lama menggelandang di sekitar pasar swalayan dan sering tidur di emperan toko.

Seorang  pengemis bernama Minah yang sering melihat wanita itu di jembatan tersebut juga mengaku tidak mengenalnya. “Saya tahunya dia sering ngemis disini, tapi tidak tahu nama atau asalnya,” akunya.

Negara Tidak Hadir

Peristiwa yang dialami wanita gelandangan ini merupakan potret buramnya kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Orang-orang miskin seperti wanita itu yang harusnya dipelihara negara, justru mesti bertaruh nyawa sendirian di atas sebuah jembatan penyeberangan orang.

“Saya sangat sedih dan miris melihat peristiwa itu, apalagi peristiwanya terjadi di jembatan penyeberangan orang,” ujar pengamat sosial Damar Wibisono saat dihubungi Suaraampung.co Rabu (13/1/2021).

Lebih lanjut akademisi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung itu mengatakan seharusnya peristiwa itu tidak akan terjadi jika negara hadir. “Bisa dibilang negara tidak hadir,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan seharusnya dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, baik kota maupun provinsi, melakukan pendataan rutin kepada para gelandangan, pengemis, maupun anak jalanan.

“Setahu saya dinas sosial memiliki fasilitas untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis. Harus sering turun memeriksa dan mendata, mana yang bisa dibina atau dalam pengawasan.”

Apalagi menurut Damar, Menteri Sosial sudah mencontohkan peduli pada para gelandangan.

Maka sudah seharusnya jajaran di bawahnya mengikuti langkah itu.

“Kita kembalikan pada amanat undang-undang, rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara secara penuh oleh negara,” ungkapnya.

Kontributor : Andry Kurniawan